Breaking News:

Nadiem Makarim Bantah Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 untuk Legalkan Seks Bebas

Nadiem mengatakan, aspek yang diatur dalam ruang lingkup Permendikbud Ristek PPKS ini kekerasan seksual.

Editor: Liston Damanik
Tangkap Layar Youtube KEMENDIKBUD RI
Mendikbudristek Nadiem Makarim memberi sambutan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jumat (1/10/2021) 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk melegalkan seks bebas atau perzinaan.

Dirinya menegaskan bahwa Peraturan Menteri ini dibuat untuk mencegah kekerasan seksual di kampus.

Nadiem mengatakan, aspek yang diatur dalam ruang lingkup Permendikbud Ristek PPKS ini kekerasan seksual.

“Kalau misalnya ada perkataan-perkataan di dalam ini yang bisa melegalkan atau mungkin menghalalkan tindakan-tindakan asusila, itu sama sekali bukan maksud dari permen ini,” kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/11/2021).

Nadiem mengatakan Kemendikbudristek mengutamakan kepentingan korban kekerasan seksual dalam Permendikbudristek ini.

Dirinya mengajak masyarakat untuk bisa melihat Permendikbudristek dan kasus kekerasan seksual dari perspektif korban.

“Fokus daripada permen ini adalah korban, korban, dan korban ini. Mohon dimengerti bagi masyarakat, kita melihat ini semua daripada perspektif korban," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan aturan ini tidak mengatur tindakan atau pelanggaran lain, seperti seks bebas, plagiarisme, ataupun hal lain di luar kekerasan seksual.

Ia mengatakan, tindakan lainnya di luar Permendikbud Ristek 30/2021 ini dapat diatur lewat kebijakan lainnya.

“Ada banyak sekali tindakan-tindakan di luar permen ini yang berbenturan dengan norma agama, dengan norma etika,” ujar Nadiem.

“Kita tidak di sini, kita tidak menulis mengenai seks bebas, atau plagiarisme, atau mencuri atau berbohong. Kenapa tdk dimasukan? Krn itu tdk dalam ruang lingkup kekerasan seksual,” tambah Nadiem.

Seperti diketahui, ormas Islam yang tergabung dalam Mejelis Ormas Islam (MOI) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mencabut Peraturan Menteri No.30 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguran Tinggi.

MOI beranggotakan 13 ormas Islam, di antaranya adalah Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Syarikat Islam (SI), Mathla’ul Anwar, Al Ittihadiyah, Al Washliyah, Persatuan Islam (PERSIS), Wahdah Islamiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Hidayatullah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan penolakannya terhadap Permendikbudristek. (Tribunnews)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved