Breaking News:

Nangis di Tiktok Karena Dipecat, Bripka Abdul Tamba Ternyata Pernah Dikurung Karena Memeras

Bripka Abdul Tamba yang nangis-nangis melalui aplikasi Tiktok, karena tidak terima dipecat dari kepolisian, ternyata pernah menjalani kurungan

Penulis: Satia | Editor: Royandi Hutasoit
HO / Tribun Medan
Bripka Abdul Tamba 

TRIBUN MEDAN.COM, STABAT - Bripka Abdul Tamba yang nangis-nangis melalui aplikasi Tiktok, karena tidak terima dipecat dari kepolisian, ternyata pernah menjalani kurungan lima bulan. 

Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok mengatakan, dirinya pernah terlibat pelanggaran disiplin, lantaran memeras korban penyalahgunaan narkoba. 

"Benar, pada tahun 2010 dirinya pernah terlibat dalam pelanggaran disiplin, dan sudah menjalani hukuman kurungan selama lima bulan," kata Danu, Jumat (12/11/2021). 

Tak tanggung-tanggung, kata Danu Bripka Abdul sampai memeras korban ratusan juta, agar meringankan tersangka dalam jeratan hukum. 

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2009 berupa tindak pidana pemerasan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Arga Parmanto Siagian meminta uang tebusan Rp 50 Juta agar supaya dibebaskan dan Vonis PN Medan Nomor 2.743/Pid.B/2010/PN-MDN tangga 18 November 2010 dengan pidana penjara lima bulan.

Selanjutnya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Tahun 2012 berupa pelanggaran tindak pidana pemerasan terhadap penyalah gunaan narkoba Erwin, Hendrik Syahputra, Dedi Ari Andi Siregar, meminta uang tebusan RP 200 Juta agar supaya dibebaskan dan Vonis PN Medan Nomor 2.743/Pid.B/2010/PN-MDN tangga 18 November 2010, pidana penjara lima bulan. 

"16 kali dia telah tercatat melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi polri," katanya.

Menurutnya, melalui video nangis-nangis itu Bripka Abdul Tamba mencari sensasi, agar masyarakat hibah terhadapnya. Padahal, katanya perilakunya selama menjadi anggota Polisi, sudah mencoret nama baik Polri. 

Baru-baru ini, kata Danu anggotanya juga suka-sukanya tidak masuk kerja selama sebulan penuh tanpa ada keterangan apapun. Karena itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan untuk melakukan PTDH terhadapnya. 

"Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa pelanggaran 30 hari kerja secara berturut-turut dan tanpa adanya pemberitahuan atau izin yang sah dari pimpinan dari tanggal 21 Mei-09 September 2021 Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/01/XI/2021/KKEP tanggal 05 November 2021 berupa Sanksi Bersifat Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," ucapnya. 

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved