Breaking News:

Presiden Jokowi Digugat ke Pengadilan Terkait Pinjaman Online

Pihak-pihak ini digugat berkenaan dengan tanggung jawab yang mereka miliki terkait permasalahan pinjol yang saat ini terjadi di Indonesia.

Editor: Liston Damanik
Biro Setpres
Presiden Jokowi digugat warga terkait pinjaman online. 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan 19 warga menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin terkait permasalahan pinjaman online (pinjol).

Gugatan juga tertuju kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gugatan warga negara atau citizent law suit ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2021).

Pihak-pihak ini digugat berkenaan dengan tanggung jawab yang mereka miliki terkait permasalahan pinjol yang saat ini terjadi di Indonesia.

"Warga mendesak pihak-pihak ini untuk membuat dan memastikan pembentukan regulasi yang komprhensif dan menjawab permasalahan masyarakat, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan memutus rantai panjang polemik pinjaman online agar korban tidak terus bertambah," ujar pengacara dari LBH Jakarta, Jeanny, dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (12/11/2021).

Jeanny menjelaskan, kehadiran pinjol seharusnya dapat menjadi harapan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam kemudahan melakukan pinjaman.

Namun berbanding terbalik dari harapan yang menjulang di tengah masyarakat, pinjol justru menjadi malapetaka yang menyebabkan ribuan orang mengalami pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Jennny, berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tersebut dikarenakan belum adanya regulasi komprehensif yang menjawab permasalahan pinjol di tengah masyarakat.

Seharusnya pemerintah memberikan kepastian izin pendaftaran sebagai syarat, bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

"Hal ini harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital," kata Jeanny.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved