Breaking News:

Setahun Tak Naik Gaji, Buruh Sumut Berharap UMP Tahun 2021 Meningkat 16 Persen

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan akan menetapkan UMP 2022 dengan seadil-adilnya.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menggelar unjukrasa di kawasan Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menolak rencana pemerintah yang tidak menaikkan upah buruh serta menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah perwakilan buruh bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (15/11/2021).

Pertemuan itu membahas mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2022 yang dalam waktu dekat akan ditetapkan oleh Gubernur Sumut.

UMP Sumut tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020, yaitu 2,4 juta.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut, Anggiat Pasaribu menyebutkan, para pekerja dan buruh dalam pertemuan tersebut berharap naik 16 persen. Sebab tahun 2021, UMP Sumut tak mengalami kenaikan dampak pandemi Covid-19.

"Kami berharap di 2022 agar kenaikan upah pekerja buruh pabrik itu dinaikan sesuai undang-undang yang berlaku, karena kondisi sekarang ini situasi sudah mulai normal," ucap Anggiat, Senin.

"Kami berharap, bila melihat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah itu rata rata 7-8 persen per tahun. Karena tahun yang lewat tak naik, kita kalikan dua, maka kita tuntut kenaikan upah itu sebesar 16 persen pada 2022. UMP dan UMK. Itu harapannya," tambahnya.

Menurut Anggiat harapan tersebut sulit tereralisasi. Sebab berlakunya UU Omnibus Law, membuat kebijakan penetapan upah di daerah, kimi dimonopoli oleh pemerintah pusat.

Berbeda dengan regulasi sebelumnya, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan UMP dan UMK di daerah masing-masing.

"Tapi memang diregulasi di Undang-undang Omnibus Law sudah dibatasi. Hal itu yang saya nyatakan tadi, upah itu dimonopoli oleh pusat. Sementara undang-undang sebelumnya daerah diberi kebebasan soal penetapan upah di daerah," ujarnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan akan menetapkan UMP 2022 dengan seadil-adilnya.

"Harus dilakukan seadil-adilnya supaya Sumut Bermartabat," sebut Edy. (ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved