Anak Korban Politik Kepsek

Penjelasan Kadisdik Taput Soal 8 Bocah Turun Kelas Karena Orangtua tak Pilih Suami Kepsek Jadi Kades

Kadisdik Taput, Bontor Hutasoit angkat bicara soal 8 bocah turun kelas diduga akibat orangtua tak pilih suami kepsek sebagai kades

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Array A Argus
HO
Direktur LBH Sekolah Jakarta Roder Nababan (kanan) bersama rekannya Doharman Purba (tengah), dan Demson Tarihoran Cakades yang notabene suami kepala sekolah JS (kiri) berada di SDN 173377 Batuarimo, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Taput. 

TRIBUN-MEDAN.COM,TAPUT- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Taput, Bontor Hutasoit mengaku sudah memanggil Kepala SDN 173377 berinisial JS, terkait 8 bocah turun kelas diduga karena orangtua tidak pilih suami kepsek sebagai kades.

Menurut Bontor, saat pemanggilan, JS tidak mengakui tudingan itu.

JS mengatakan, bahwa 8 bocah turun kelas karena mereka belum fasih membaca.  

Baca juga: Nestapa 8 Bocah Turun Kelas Diduga Akibat Orangtua tak Dukung Suami Kepsek Jadi Kades di Taput

"Dalam keterangannya, Kasek SDN 173377 membantah hal itu. Kedua anak tersebut didudukkan di bangku kelas II adalah karena kedua siswa belum fasih dalam membaca. Itu jawabannya," ujar Bontor Hutasoit, Selasa (16/11/2021).

Adapun kedua bocah dimaksud adalah R (12) dan W (10).

Keduanya siswa kelas 6 dan 4 SDN 173377, Desa Batu Arimo, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara

"Kalau dapodiknya itu tetap, kelas VI dan kelas IV. Namun, karena tidak lancar membaca, keduanya diajari di kelas II pada jam belajar membaca," terangnya.

"Kita sudah panggil secara langsung kepala sekolahnya dan mintai tanggapannya. Kita pun masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian yang kini tengah menanganinya," sambungnya.

Baca juga: Oknum Kepsek SD di Taput Dilaporkan ke Polisi, Disebut Intimidasi Siswa karena Masalah Pilkades

Terkait status Kepala SDN 173377 berinisial JS yang kini rangkap jabatan sebagai Plt Kepala Desa, Bontor mengatakan bahwa hal itu dibolehkan sesuai aturan. 

"Sesuai Peraturan Bupati, memang ketika ada jabatan, semisal jabatan kepala desa yang kosong diisi oleh penjabat yang bersumber dari PNS yang ada di wilayah itu demi pelayanan masyarakat," terangnya.

"Soal ada hubungannya dengan persoalan politis, menurut hasil keterangan kepala sekolah tersebut, hal itu enggak benar. Itulah pengakuannya," pungkasnya.(cr3/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved