Breaking News:

Pemko Binjai Data Ulang Aset Bersama Jaksa yang Bersinggungan dengan PTPN dan PT KAI

Pemko Binjai berkoordinasi dengan Kejari Binjai untuk mendata aset yang saat ini bersinggungan dengan PTPN II dan PT KAI

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/SATIA
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai Muhammad Husein Admadja. 

TRIBUN MEDAN.COM,BINJAI- Pemko Binjai bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Binjai mendata aset-aset bermasalah, yang diantaranya bersinggungan dengan PTPN II dan PT KAI.

Menurut Kajari Binjai, M Husein Admaja, untuk menertibkan aset ini, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak yang bersinggungan. 

"Ada 24 persil tanah yang bakal keluar sertifikatnya dan tercatat dalam aset Pemko Binjai melalui SKK (surat kuasa khusus) yang telah diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN)," kata Admaja, Rabu (17/11/2021).

Baca juga: Pelaku Utama DPO, Kejari Binjai Berencana Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi CCTV Dishub Binjai

Dia mengatakan, selain 24 persil tanah itu, ada delapan persil lainnya yang masih dalam proses penertiban. 

"Ada beberapa aset yang belum tercatat karena beririsan dengan PT Perkebunan Nusantara II dan PT Kereta Api Indonesia. Namun dalam waktu dekat ini, ada juga 8 persil tanah yang akan tercatat sebagai aset dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Admaja. 

Menurut Admaja, 8 persil tanah itu bersinggungan langsung dengan PTPN II

"Sudah ada beberapa kali pertemuan dengan PTPN II yang langsung dipimpin oleh Bapak Pulungan dari bagian aset PTPN II," ujar dia. 

Kajari menegaskan, perusahaan pelat merah (PTPN II) pada intinya bersedia membantu percepatan aset-aset milik Pemko Binjai.

Baca juga: Kapolres dan Wakil Wali Kota Binjai Bakar Ganja di Kantor Kejari Binjai

"Dari 8 persil ini, 2 persil di antaranya sudah di luar HGU (hak guna usaha). Dan 6 persil masih HGU," bebernya. 

Namun demikian, 6 persil yang masih berstatus HGU ini sudah berdiri bangunan publik.

Karenanya, Kejari Binjai akan bersurat khusus terkait hal tersebut agar dimohon diserahkan kepada Pemko untuk kepentingan fasilitas umum. 

"Tidak, tidak melanggar. Setelah yang beririsan dengan PTPN II tuntas, baru kita selesaikan dengan yang berkaitan PT KAI. Sebab, masalahnya beda-beda," ujar dia. 

Baca juga: Kejari Binjai Akan Koordinasi dengan Pemko untuk Mediasi Tagihan Pajak Restoran

Berkaitan dengan perintah Jaksa Agung, Burhanudin saat turun ke Sumut, yang menyerukan sikat mafia tanah, menurut dia, Kejari Binjai sudah memberikan Tim Satgas.

"Di luar itu juga ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nanti perlakuannya beda lagi, apakah dapat diselesaikan secara keperdataan. Kalau ada indikasi pidana, nanti jalurnya beda lagi," tukasnya. 

Diketahui, 5 persil tanah yang sudah tercatat dalam aset dan bersertifikat dimaksud berada di Kantor Lurah Pujidadi, Pasar Kebun Lada, Taman Terbuka Publik, Kantor BPBD dan lahan bibit Dinas Pertanian Kota Binjai.(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved