Breaking News:

IPPAT Siantar-Simalungun Tak Mau Undang Wali Kota Siantar Hefriansyah, Ini Alasannya!

Ketua IPPAT Kota Siantar Henry Sinaga dalam sambutannya mengatakan ia memang tak mengundang Wali Kota Hefriansyah.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34, di Grand Palm Hotel Pematangsiantar, Kamis (18/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pematangsiantar-Simalungun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34, di Grand Palm Hotel Pematangsiantar, Kamis (18/11/2021).

Dalam perayaan ini, IPPAT Pematangsiantar-Simalungun tidak mau mengundang Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah.

Ketua IPPAT Kota Siantar Henry Sinaga dalam sambutannya mengatakan ia memang tak mengundang Wali Kota Hefriansyah lantaran polemik kenaikan Nilai Jual Objek Pajak hingga hampir 1.000 persen pada tahun ini.

"PPAT Kota Siantar tak mengundang Wali Kota Pematangsiantar karena saat ini sedang dipolisikan. Sedang diproses hukum karena kenaikan NJOP yang tak terukur. Di mana menaikkan NJOP sebesar 1.000 persen tanpa dasar," kata Henry.

Henry menyampaikan tema yang diangkat pada momen perayaan HUT PPAT adalah menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi PPAT dan meningkatkan kualitas para PPAT yang ada di Siantar.

"Kita perlu sosialisasikan bahwa tupoksi PPAT dan notaris berbeda, dan perlu dipahamkan oleh masyarakat. Jadi fungsi yang berbeda," kata Henry

Kata Henry, dalam proses penyidikan yang membutuhkan keterangan PPAT, ia menyebut hal ini harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ini penting dipahami oleh para penegak hukum di daerah dalam acara penyidikan.

"Kita ingin menyamakan persepsi dengan penegak hukum, bahwa PPAT sering dipanggil oleh penyidik. Nah, PPAT itu pas dipanggil harus ada prosedur yang dilalui yaitu izin dari Pengadilan Negeri," kata Henry.

Henry mengatakan, bahwa pemanggilan PPAT sering terjadi tanpa ada izin dari Ketua Pengadilan. Padahal PPAT adalah orang yang memiliki rahasia dalam pertanahan. Perannya sangat penting dan diatur dalam undang-undang.

"PPAT tak boleh sembarangan memberi keterangan. Jadi ini kita mengundang pihak penegak hukum untuk menyamakan persepsi. Setiap PPAT juga mendapat sanksi bila memberi keterangan yang sembarangan," pungkas Henry.

Dalam perayaan HUT PPAT ke-34, tampak hadir perwakilan dari Polres Pematangsiantar, Polres Simalungun, Kejari Pematangsiantar, Kejari Simalungun, BPN Simalungun dan lembaga terkait lainnya. (alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved