Breaking News:

Baskami: PDI Perjuangan Utamakan Perbaikan Jalan Provinsi dan Jembatan Kepulauan Nias 2022

Baskami Ginting mengungkapkan pihaknya terus mengupayakan persoalan perbaikan jalan

Editor: Ismail
Tribun Medan/HO
Ketua DPRD Sumut, Baskmi Ginting bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon tatkala berkunjung ke Kepulauan Nias dalam rangka berbagi tali asih dan kegiatan kaderisasi PDI Perjuangan Sumut beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SUMUT - Politisi senior PDI Perjuangan, Baskami Ginting mengungkapkan pihaknya terus mengupayakan persoalan perbaikan jalan provinsi dan jembatan di Kepulauan Nias agar segera terealisasi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut itu, menuturkan pihaknya telah melakukan koordinasi terhadap pemerintahan provinsi agar cepat merealisasikan perbaikan tersebut.

"Proses perbaikan telah masuk ke anggaran 2022 dan akan dilakukan perbaikan secara bertahap," ujarnya, Jumat (19/11/2021).

Baskami menjelaskan, seperti jalan lintas Nias Selatan menuju Nias Barat khususnya ruas Siwalawa II menuju Sirombu yang rusak parah.

"Hal ini saya dapatkan ketika saya turun langsung bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Pak Rapidin Simbolon beberapa waktu lalu. Kondisi di beberapa titik memang memprihatinkan," ujarnya.

Belum lagi, lanjut Baskami kondisi Jembatan Oyo yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke Nias Barat.

"Jembatan itu satu-satunya jalan sebagai pintu masuk ke Nias Barat. Termasuk jalur distribusi logistik. Bila putus maka daerah itu terisolir," tambahnya.

Baskami juga menjelaskan, seperti halnya jalan provinsi, maka jembatan tersebut juga sudah masuk ke dalam APBD Provinsi tahun 2022.

"Ini concern PDI Perjuangan dalam mengawal infrastruktur di daerah terluar dan terdalam dari provinsi ini," tambahnya.

Baskami mengatakan, upaya perbaikan jalan provinsi di Kepulauan Nias harus diutamakan mengingat daerah itu memiliki potensi pariwisata yang besar.

Dikatakannya, sudah saatnya tidak boleh lagi ada ketimpangan infrastruktur antara Pantai Barat Sumatera dan Pantai Timur Sumatera.

"Semua harus berdasarkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada ketimpangan baik mengenai infratruktur, pendapatan maupun indeks pembangunan manusia antar kabupaten dan kota di Sumut," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved