Breaking News:

Anggota DPRD Sumut Ini Dukung Keramba Jaring Apung Dipertahankan di Danau Toba

Gusmiyadi mengatakan, saat ini usaha KJA melibatkan banyak orang dan menyerap ribuan tenaga kerja, baik milik masyarakat maupun perusahaan.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Royandi Hutasoit
Tribun Medan / Dedy
Keramba Jala Apung (KJA) yang merupakan perusahaan ternak ikan di Danau Toba, Senin (19/2/2017). (Tribun Medan / Dedy) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi mengatakan rencana pengosongan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba harus dikaji secara tuntas.

Alasannya, keberadaan KJA selama ini sudah memberi hasil untuk masyarakat maupun sektor swasta.

Gusmiyadi mengatakan, saat ini usaha KJA melibatkan banyak orang dan menyerap ribuan tenaga kerja, baik milik masyarakat maupun perusahaan.

"Selain itu, putaran uang dari hasil budidaya perikanan di perairan Kawasan Danau Toba mencapai Rp 3 triliun lebih pertahunnya. Sehingga penting sekali pemerintah melakukan kajian yang tuntas. Kajian yang dimaksud adalah termasuk upaya untuk melakukan semacam proyeksi jika kemudian kebijakan itu betul-betul diambil," katanya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengatakan, nasib masyarakat yang beralih dari usaha perikanan di KJA harus diperhatikan.

Sepanjang hal tersebut belum dilakukan maka tentu kebijakan untuk melakukan tindakan pengosongan itu adalah tindakan yang kurang tepat.

"Karena kita tidak bisa bermain-main dengan hidup orang banyak dan nasib ribuan orang yang mungkin bergantung dengan keramba jaring apung," katanya, Sabtu (20/11/2021).

Pemerintah, ujar Gusmiyadi juga harus mampu mengelaborasi dan harus juga memberikan opsi kemungkinan kegiatan keramba jaring apung itu pada skala tertentu dijadikan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata sehingga potensi konflik bisa dikurangi dari sana.

"Di beberapa tempat, saya juga menemukan mereka tidak punya lahan yang bisa dioptimalkan untuk pertanian. Mereka hanya punya potensi air yang ada di Danau Toba, sehingga ini bukan persoalan mudah untuk mengalihfungsikan mereka menjadi petani diluar dari pembudidaya ikan," jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi (HO / Tribun Medan)

Gusmiyadi mengaku menemukan beberapa titik di Danau Toba terjadi kegiatan penambangan liar galian C. Oleh sebab itu, pemerintah jangan hanya menekan keramba jaring apung, namun tak memperhatikan penambangan liar yang mengganggu pariwisata.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved