Breaking News:

Mantan Bupati Pakpak Bharat Dapat Pengurangan Hukuman, Namun Hak Politiknya Dicabut

Mantan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu mendapat pengurangan masa hukuman tiga tahun penjara

Tribun Medan / Victory
Mata Bupati Remigo Yolando Berutu berkaca-kaca saat divonis penjara 7 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/7/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) RI mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi Mantan Bupati Pakpak Barat, Remigo Yolando Berutu.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Dr Sofyan Sitompul membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus. TPK/2019/PN Mdn tanggal 25 Juli 2019 dari 7 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan Remigo Yolando Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Baca juga: Anwar Fuseng Dirut CV Wendy Divonis Penjara 2 Tahun Kasus Suap Bupati Nonaktif Remigo Berutu

"Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata hakim sebagaimana dikutip dalam website MA RI, Rabu (24/11/2021).

Tidak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Remigo Yolando Berutu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun, setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

"Memerintahkan terpidana tetap berada dalam tahanan," kata hakim.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Abdul Azis menghukum Remigo Yolando Berutu dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp 650 juta, subsidair 4  bulan kurungan.

Baca juga: Nikmati Keindahan Lae Mbilulu, Air Terjun Kembar dan Tertinggi di Kabupaten Pakpak Bharat

Tidak hanya itu, hakim juga menghukum Remigo membayar uang pengganti kepada negara cq Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 1.230.000.000, dengan ketentuan jika tidak membayar dipidana penjara selama 1 tahun dan 6  bulan.

Selain itu, dalam amar putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Remigo berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Medan, Imanuel Tarigan membenarkan dikabulkannya PK Remigo tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved