Breaking News:

Wawancara Eksklusif

LBH Medan Pertanyakan Kehadiran Personel TNI AD Turun saat Pembongkaran Rumah Pensiunan PTPN II

Amatan Tribun Medan, acap kali terjadi pergesekan antara TNI AD dan masyarakat terdampak serta kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. 

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Liston Damanik
Tribun Medan/Goklas Wisely
Personel Kodam BB/I 0314 Kapten Sulaiman saat cekcok dengan Ketua Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Alinafiah Matondang dan warga yang terdampak pembongkaran rumah oleh PTPN II di Jalan Karya, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kamis (25/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kehadiran TNI AD saat pembongkaran rumah para pensiunan PTPN II menjadi sorotan masyarakat terdampak dan sekitar di Jalan Karya, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kamis (25/11/2021).

Amatan Tribun Medan, acap kali terjadi pergesekan antara TNI AD dan masyarakat terdampak serta kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. 

Para pensiunan sempat cekcok pada personil TNI AD yang berpangkat Kapten bernama Sulaiman dari anggota Kodam I/BB 0314. 

Bahkan, warga terdampak juga ada yang sampai memeluk Sulaiman dengan meneteskan air mata untuk meminta pertolongan agar TNI AD berpihak kepada rakyat. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Alinafiah Matondang menegaskan pihaknya tetap meminta kejelasan soal dasar kehadiran TNI AD, Satpol PP, serta security PTPN II yang melakukan pembongkaran rumah dinas para pensiunan PTPN II. 

"Benar memang kami sempat ricuh. Pihak PTPN II juga tidak mau menjelaskan dasar kepemilikan HGU, minimal foto copy sertifikat serta petanya," katanya. 

"Sehingga dapat dipastikan kalau lahan ini masuk dalam koordinat HGU 1011 milik PTPN II. Kemudian untuk anggota TNI di lapangan kita minta apa yang menjadi dasar melakukan pengamanan," tambahnya. 

Sebab, menurutnya pembongkaran tidak akan terjadi kalau tidak ada pengamanan dari TNI AD di lokasi. Pihaknya pun sudah menayakan diduga dua pimpinan dari TNI AD di lokasi, tapi tidak ada kesediaan untuk menjawab dan menunjukkan surat tugas. 

Bahkan, pihaknya mempertanyakan apa dokumen pegangan dari TNI AD untuk turun melakukan pengamanan pembongkaran rumah pensiunan PTPN II

"Bahkan ada yang namanya Kapten Sulaiman mengatakan tidak bersedia menjawab pertanyaan saya itu. Bahkan dikatakan tidak ada hak masyarakat bertanya. Nah, itu yang sangat kita kecewakan," bebernya. 

Selain itu, Satpol PP dan pemerintah setempat yang turun ke lapangan engga berkomentar terkait kehadiran para pejabat di lokasi pembongkaran rumah. 

"Ada pun tadi sempat terjadi kericuhan dan diduga terjadi pemukulan terhadap anggota dari LBH Medan serta keluarga pensiunan," ujarnya.  

Meski begitu, ia katakan sempat hadir anggota DPRD Deliserdang dan meminta agar PTPN II menunda aksi penggusuran yang dilakukan. Agar ada diskusi dan musyawarah bersama terkait polemik ini. 

Saat ini escavator yang sebelumnya digunakan untuk membongkar rumah kini telah berhenti beroperasi. Ada pun dua rumah pensiunan telah rata dengan tanah, satu lagi mengalami rusak pada bagian belakang rumah, dan satu lagi masih utuh.

"Tapi sangat disayang PLN telah memutuskan aliran listrik secara sepihak untuk dua rumah para pensiunan yang belum sempat dibongkar," ujarnya. 

"Jadi walaupun rumah ini tetap berdiri, ada ketidaknyamanan yang dirasa para pensiunan. Kami kecewa atas tindakan tersebut. Baru tadi diputus aliran listriknya," sambungnya. 

Untuk langkah ke depan, dikatakannya para pensiunan dan pihaknya akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang akan dilakukan bersama DPRD Deliserdang serta pihak PTPN II. 

Di lain pihak, Pendamping Hukum PTPN II, Sastra menjelaskan personil TNI AD yang hadir adalah pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO). 

"TNI itu setahu saya BKO dan itu resmi di PTPN ini dari dulu sudah ada," ujarnya. 

Saat ditanya bukankah TNI hadir hanya bila terjadi sesuatu tidak justru membantu secara langsung seperti yang terjadi di lapangan, ia menjawab, "Saya kira itu ada protapnya sendiri. Saya kira tindakan TNI sudah tepat dalam hal ini untuk mengamankan. Karena ini kan BUMN," ucapnya.  (cr8/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved