Breaking News:

Korupsi Proyek Peningkatan Jalan di Tanjungbalai, 3 Direktur Perusahaan Ini Dituntut Hukuman Berbeda

Sementara itu, terdakwa Endang dituntut membayar UP sebesar Rp 1,8 miliar, jika tidak dibayar diganti pindana penjara selama 4 tahun.

TRIBUN MEDAN/GITA
Sidang proyek Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai TA 2018, Direktur CV Dexa Tama Consultant (DTC) Abdul Khoir Gultom (31),Direktur PT Fella Ufaira (FU) Endang Hasmi (48) dan Anwar Dedek Silitonga (43), selaku mantan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA) dituntut hukuman berbeda di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (26/11/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Didakwa korupsikan proyek Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kota Tanjungbalai TA 2018, Direktur CV Dexa Tama Consultant (DTC) Abdul Khoir Gultom (31), Direktur PT Fella Ufaira (FU) Endang Hasmi (48) dan Anwar Dedek Silitonga (43), selaku mantan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA) dituntut hukuman berbeda di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (26/11/2021).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ruji Wibowo, menuntut terdakwa Anwar Dedek Silitonga dan Endang Hasmi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, denda Rp 300 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

Tidak hanya itu, terdakwa Anwar Dedek juga dituntut membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,1 miliar lebih apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 tahun.

Sementara itu, terdakwa Endang dituntut membayar UP sebesar Rp 1,8 miliar, jika tidak dibayar diganti pindana penjara selama 4 tahun.

"Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit di persidangan," kata Jaksa.

Sementara itu, terdakwa lain yakni Abdul Khoir Gultom dituntut hukuman lebih rendah yakni 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsidar 3 bulan kurungan.

"Adapun hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang meringankan terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya," kata Jaksa saat membacakan tuntutan terdakwa Abdul.

Dikatakan Jaksa, ketiga terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Usai mendengar tuntutan Jaksa, Majelis Hakim yang diketuai Imanuel Tarigan menunda sidang pekan depan dengan agenda pledoi (nota pembelaan).

Sementara itu dalam dakwaan Jaksa menuturkan perkara ini berawal dari disetujuinya usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Bidang Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2018.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved