Breaking News:

MK Suntik Mati Omnibus Law Jokowi, Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra Mengaku Tidak Heran

MK juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan baru yang berdampak luas yang didasarkan atas UU Cipta Kerja selama UU itu belum diperbaiki.

Editor: Tariden Turnip
TRIBUN MEDAN / ALIJA
MK Suntik Mati Omnibus Law Jokowi, Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra Mengaku Tidak Heran . Ratusan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di halaman DPRD Pematangsiantar, Kamis (15/10/2020) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyuntik mati omnibus law Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang dinyatakan inkonstitusional.

Dari 9 hakim MK, sebanyak lima hakim mengabulkan permohonan uji materi dalam judicial review Undang Undang Cipta Kerja yang diputus Kamis, 25 November 2021.

Sedangkan empat lagi hakim MK menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. 

Uji materi Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja diajukan oleh lima penggugat yakni seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.

Putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU 11/2020 Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman.

Poin Putusan Judicial Review  UU Cipta Kerja :

• UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional, namun dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlaku nya kebijakan ini maka MK menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstusional Bersyarat (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil juga harus pertimbangkan tujuan pembentuka UU.

• Para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. UU CK harus patuh terhdap proses pembentukan UU.

• Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan Inkonstitusional Secara Permanen.

• Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesai perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU CK kembali berlaku.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved