Breaking News:

Soal Perubahan Aturan Tata Ruang Kota Siantar Tinggal Tunggu Pengesahan dari Menteri

RTRW Kota Siantar sudah disampaikan ke sejumlah menteri di Jakarta. RTRW tersebut tinggal menunggu persetujuan menteri

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Pemko Siantar saat ini membuka lelang 11 jabatan setingkat kepala dinas, Kamis (17/6/2021).(TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI) 

TRIBUN-MEDAN.COM,SIANTAR- Pemko Siantar telah memaparkan rancangan RTRW Kota Siantar di Jakarta.

Paparan rancangan tata ruang wilayah ini disampaikan Wali Kota Hefriansyah Noor kepada para menteri dan lembaga di Jakarta, 23 November 2021 lalu.

Seiring dengan terlaksananya rapat Lintas Sektoral di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Siantar bakal dicabut.

Plt Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Siantar, Hamam Sholeh mengatakan, paling lama 20 hari terhitung dari tanggal terlaksananya rapat tersebut, Pemko Siantar akan menerima persetujuan substantif dari Menteri ATR/BPN. 

"Dalam 20 hari (dari tanggal 23 Nopember 2021) akan kita terima persetujuan substantif dari Kementrian ATR/BPN. Itulah dokumen terakhir yang kita perlukan untuk menyerahkannya ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda," ucap Sholeh, Jumat (26/11/2021).

Kemudian, sejak persetujuan substantif diterima, ujar Sholeh, maka paling lama dalam waktu 60 hari kalender Pemerintah Kota Siantar dan DPRD Kota Siantar wajib mengesahkan Perda RTRW Kota Siantar.

Selanjutnya, bila dalam tempo 60 hari RTRW tidak juga mengesahkan menjadi Perda, maka Wali Kota Siantar akan mengesahkan RTRW melalui Peraturan Wali Kota (Perwa). 

"Masa bagi Wali Kota untuk melahirkan Perda tentang RTRW dibatasi selama 40 hari," kata Sholeh.

Diketahui, salah satu materi dalam Ranperda RTRW ini terdapat Peraturan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak boleh kurang dari 20 persen dari total semua wilayah.

Pemko Siantar juga akan memberi zona pada setiap daerah mulai dari bisnis hingga RTH.

"Dulunya, beram dan pulau jalan itu, kita anggap RTH. Sekarang tidak boleh. Makanya harus ada penyesuaian-penyesuaian kembali petanya. Tapi sekarang itu sudah selesai semuanya,” ujar Plt Kepala Bappeda Muhammad Hamam Sholeh beberapa waktu lalu .

Sholeh menyebut, penyediaan RTH ini di antaranya ada taman kelurahan, taman kecamatan, taman PKK, dan taman-taman gedung.

“Taman gedung misalnya, sekarang itu harus minimal 40 persen dari lahan pembangunannya harus menyediakan RTH. Misalnya 1 hektar lahannya, 40 persen itu RTH, tidak boleh bangunan semua,” jelasnya.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved