Breaking News:

Bupati Taput Bersama KLHK Bahas Hasil Identifikasi dan Verifikasi MHA dan Calon Hutan Adat

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan KLHK dan juga Sekda Kabupaten Toba

Editor: Ismail
Dok. Humas Pemkab Taput
Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si, didampingi Kadis Lingkungan Hidup Taput Heber Tambunan mengikuti rapat pembahasan hasil identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan calon hutan adat disekitar kawasan Danau Toba yang dipimpin oleh Dirjen Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertempat di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (25/11/2021 

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si, didampingi Kadis Lingkungan Hidup Taput Heber Tambunan mengikuti rapat pembahasan hasil identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan calon hutan adat disekitar kawasan Danau Toba yang dipimpin oleh Dirjen Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertempat di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan KLHK dan juga Sekda Kabupaten Toba, membahas 11 lokasi yang menjadi calon hutan adat di Kabupaten Tapanuli Utara.

11 calon lokasi hutan adat tersebut adalah Bius Buntu Raja, Huta Aek Godang – Tornauli, Huta Bonan Dolok, Huta Ginjang, Huta Napa, Huta Ranggitgit, Huta Tomauli, Nagasaribu Siharbangan, Ompu Raja Naga Padoha Manalu Rumah Ijuk Huta Lobu Sumut, Pomparan Op. Panggal Manalu Aek Raja, dan Raja Parjalangan Mirasomanggalang Tampubolon Huta Sitonong ditambah 2 lokasi Lintas Kabupaten Toba – Tapanuli Utara yakni Janji Maria dan Parpatihan.

"Saya berharap agar tanah yang memang hak rakyat atau tanah adat dapat dikembalikan kepada rakyat dan KLHK dapat segera mempercepat proses TORA yang telah diusulkan oleh Pemerintah Daerah Taput, sehingga hak-hak rakyat dapat segera dimanfaatkan oleh rakyat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat" jelas Bupati Nikson Nababan dalam paparannya.

"Masyarakat kami senantiasa menjaga kekondusifan di daerahnya selama proses identifikasi dan verifikasi dari KLHK serta proses penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Kementerian. Kami selalu berupaya mendorong hal-hal yang dapat mengedepankan kepentingan masyarakat banyak khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, kami juga berharap agar KLHK memberikan dukungan dan ikut membantu program Food Estate di Tapanuli Utara," harap Bupati Nikson Nababan pada akhir pembahasan tersebut.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved