Breaking News:

Kecewa Pembahasan UMK, Elemen Buruh Deliserdang Tolak Tandatangani Berita Acara

Sebelum rapat ditutup lima orang anggota Depeda dari unsur pekerja langsung keluar dari ruang rapat.

Tribun Medan/ Indra
PEKERJA yang berada di kantor Disnaker Deliserdang mendatangi kantor Bupati Deliserdang, Senin (29/11). 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kabupaten Deliserdang telah melakukan rapat pembahasan untuk penentuan besaran Upah Mininum Kabupaten (UMK) Deliserdang tahun 2022, Senin (29/11/2021). Hasil keputusan rapat menentukan besaran UMK tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yakni sebesar Rp 3.188.592. Sebelum rapat ditutup lima orang anggota Depeda dari unsur pekerja langsung keluar dari ruang rapat kantor Dinas Ketenagakerjaan Deliserdang.

Selanjutnya bersama dengan pekerja dan serikat lain yang ada di luar kantor Disnaker, mereka langsung menggeruduk kantor Bupati Deliserdang. Sekitar puluhan orang datang ke kantor Bupati saat itu. Kedatangan mereka yang tiba-tiba ini sempat membuat Satpol PP panik dan langsung melakukan pengamanan di area lobi kantor Bupati.

"Nggak jelas rapatnya makanya kami ke sini mau sampaikan sama Pak Bupati. Katanya nggak ada kenaikan," kata seorang pengurus serikat.

Saat itu Asisten I Pemkab, Citra Efendy Capah pun langsung mengambil sikap. Para buruh diterima di dalam ruang kerjanya. Sekitar 30 menit kemudian buruh pun keluar secara beramai-ramai. Seorang anggota Depeda Rian Sinaga menegaskan, kedatangan mereka ke kantor Bupati karena menganggap Kadisnaker, Binsar Sitanggang arogan dalam rapat pembahasan upah ini.

"Kami bukan walk out, tapi kami itu keluar saja dulu. Alasannya kami ke kantor Bupati karena arogansi Kadisnaker di dalam rapat tadi. Padahal disampaikan, perwakilan Apindo itu memohon waktu kepada Kadis agar kiranya diberi waktu satu hari merundingkan UMK 2022 bersama elemen buruh dan pekerja, tapi hal tersebut ditolak oleh Kadis. Alasannya mengejar waktu," kata Rian Sinaga.

Baca juga: DULU Buruh Miskin Tinggal di Kandang Kambing, Kini Haji Bolot Tajir Melintir, Ini Sederet Hartanya

Rian menyebut demi kebaikan bersama harusnya apa yang dimohonkan oleh Apindo bisa disetujui. Dikatakannya, dari hasil pertemuan dengan Asisten I dijanjikan kalau mereka nanti akan mendapatkan jawaban atas keluhan yang mereka telah sampaikan. Menurutnya, besar harapan mereka agar Bupati bisa memfasilitasi perundingan antara pengusaha/Apindo dengan buruh.

"Kalau kata Asisten I tadi dia akan kordinasi sama Kadis dulu dan akan disampaikannya ke kita semua hasilnya. Harapan kita bisa naik 10 persen. Itulah yang memang diinginkan pekerja sekarang ini," kata Rian.

Rian mengatakan sampai kapan pun elemen buruh tidak akan mau menandatangani berita acara rapat Depeda kalau kenaikan tidak juga dilakukan. Jika besaran upah yang akan diusulkan ke Bupati dan direkomendasika ke Gubernur sama dengan besaran upah tahun 2021, Rian berpendapat hal itu pemaksaan. “Kami  tidak akan pernah mau terlibat dan mereka akan kami gugat ke depannya,” katanya.

Ketua Depeda Deliserdang, Indrawansyah Putra menegaskan rapat pembahasan UMK tahun 2022 sudah selesai. Rapat dipimpin oleh Kadisnaker, Binsar Sitanggang itu memutuskan besaran upah sama dengan tahun 2021. Menurutnya, penentuan besaran upah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Sudah sesuai dengan pasal 43 ayat 6 PP 36 tayun 2021. Harusnya turun kalau pakai rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi ada aturan kalau turun maka pakai UMK tahun berjalam makanya sama," kata Indrawansyah.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker ini menegaskan, pihaknya tidak berani untuk melanggar ketentuan karena memang sudah ada aturannya. Setelah dibahas dalam rapat maka akan segera dinaikkan ke Bupati untuk ditandatangani dan kemudian bisa direkomendasikan ke Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan.(dra/Tribun-Medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved