Breaking News:

News Video

Rugikan Negara Rp 7,2 M Begini Kronologi Dugaan Korupsi Pupuk Curah di Medan

Jaksa menguraikan, Tahun 2017 terdakwa menghubungi Sofyan selaku Kepala gudang, memerintahkan untuk mengeluarkan pupuk sebanyak 325 Ton dari gudang

Rugikan Negara Rp 7,2 M Begini Kronologi Dugaan Korupsi Pupuk Curah di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Diduga rugikan keuangan negara hingga Rp 7,2 Miliar, Kepala Bagian Pergudangan PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, Satria Saputra (53) Jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/11/2021).

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ingan Malem Purba, menjelaskan bahwa warga Jalan Mangaan I kecamatan Medan Deli ini, diduga melakukan tindak pidana korupsi pupuk curah pada PT BGR (Persero) Cabang Medan dalam pelaksanaan kerjasama jasa pembongkaran pupuk curah milik PT Pupuk Kalimantan Timur di Medan.

"Bahwa PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Cabang Utama Medan melakukan kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam hal menyediakan Jasa Pengurusan Transportasi (LJPT) / Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Pembongkaran Pupuk Curah dari Kapal, Pengangkutan, Bag Coding, Pengantongan sampai dengan Penyimpanan dan pemuatan di gudang milik PT. Bhanda Ghara Reksa, serta mendistribusikan kepada Distributor sesuai  dengan  Sales Order (SO)  yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur  yang diserahkan kepada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) cabang Utama Medan sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2018," kata Jaksa.

Jaksa menguraikan, Tahun 2017 terdakwa menghubungi Sofyan selaku Kepala gudang, memerintahkan untuk mengeluarkan pupuk sebanyak 325 Ton dari gudang tanpa menggunakan Delivery Order (DO) yang diterbitkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Selain itu, pada bulan Januari 2018 Syahrial selaku Pejabat Sementara General Manager (Pjs GM) PT. BGR Cabang Utama Medan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan pupuk tanpa DO sebanyak 100 ton.

Lalu pada Tahun 2018 terdakwa ada memerintahkan Panji Agung selaku Kepala gudang untuk mengganti pupuk urea prill kuning milik PT. Pupuk Kalimantan Timur di gudang Exbass Tembung yang kurang digantikan dengan pupuk urea prill putih milik PT. Pupuk Kalimantan Timur sekitar 97,750 Ton.

"Terdakwa juga pernah memerintahkan beberapa kepala gudang untuk mengeluarkan pupuk tanpa DO, yaitu M. Jalil pupuk sebanyak 126 ton, yaitu Aji Setiawan pupuk sebanyak 210 ton dan pupuk sebanyak 160 ton, dan Imam Pamuji mengambil pupuk sebanyak 126 ton dari gudang M. Jalil," kata jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Sulhanudin.

Jaksa mengatakan,bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur melakukan pengiriman pupuk urea Non Subsidi curah dari Bontang, menggunakan sarana transportasi Kapal Laut yang mana sejak tahun 2016 sampai 2018 telah dilakukan pengiriman menggunakan kapal laut sebanyak 12 kali.

Lebih lanjut dikatakan Jaksa,  atas perbuatannya yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 7.280.359.129.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," pungkas jaksa.

Demikian, setelah mendengarkan dakwaan dari Jaksa, terdakw amelalui Penasehat Hukum (PH tidak mengajukan esepsi, sehingga majelis hakim menunda persidangan pekan depan agenda keterangan saksi-saksi.

(cr21/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved