Warga Dairi Minta Edy Rahmayadi Turun Tangan Bereskan PT DPM yang Dinilai Bisa Cemari Lingkungan

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diminta turun tangan bereskan keberadaan PT DPM yang dinilai bisa mencemari lingkungan

Editor: Array A Argus
ISTIMEWA
Warag melakukan unjuk rasa terkait keberadaan PT DPM di Kabupaten Dairi, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi diminta segera turun tangan bereskan masalah PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Keberadaan perusahaan tambang timah hitam dan seng ini dianggap warga dapat mencemari lingkungan.

Selain itu, keberadaan PT DPM ini dianggap tidak jelas izinnya. 

"Kami sebagai masyarakat di sekitar (PT DPM) ingin mengetahui sampai dimana luasan operasi pertambangan PT DPM," kata Gerson Tampubolon, pemuda Desa Bongkaras saat demo di depan kantor Gubernur Sumut, Senin (29/11/2021).

Baca juga: KIP Sumut Janji Konsultasi dengan KIP Pusat Terkait Izin PT DPM yang Dirahasiakan dari Warga

Menurut massa, cuma Edy Rahmayadi yang bisa membuka 'rahasia' PT DPM, baik dari soal izin, hingga masalah lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan. 

"Hanya berjarak 10 - 20 meter saja, yang luasnya 24,13 hektare. Sementara Dairi adalah daerah rawan gempa. Bagaimana keselamatan kami," ujarnya. 

Atas dasar itu lah, pihaknya mempertanyakan bagaimana nasib rakyat sekitar bila kehadiran PT DPM akan membawa petaka. 

Terlebih, masyarakat mencurigai ada sesuatu dibalik hadirnya PT DPM.

Sebab, menurutnya sampai saat ini terkait dengan izin lingkungan bahkan tidak ada. 

Baca juga: Lebih Praktis, DPMPTSP Medan Ajak Warga Urus Izin Usaha Secara Online Lewat Si Cantik Cloud

"Untuk itu kami datang hari ini," sebutnya. 

Sebelumnya, para massa aksi ini pun mendatangi Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara (Sumut) untuk mempertanyakan soal keterbukaan informasi izin dari PT DPM

KIP Sumut pun berjanji akan konsultasi dan memberi masukan kepada KIP Pusat terkait keterbukaan dokumen izin PT. DPM yang kini meresahkan warga sekitar. 

"Kami akan mengkonsultasikannya dan memberikan masukan kepada komisi informasi pusat sesuai dengan apa yang dirasakan dan faktual di Dairi," kata Robinson Simbolon sebagai Ketua KIP Sumut kepada Tribun Medan di kantornya, Senin (29/11/2021).(cr8/tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved