Breaking News:

Warga Dairi Minta Izin PT DPM Tak Ditutupi, Begini Tanggapan Pemprov Sumut

Ada pun keempat pemuda yang Manortor dibarengi dengan suara hati masyarakat yang diwakilkan melalui orasi dari pemuda bernama Gerson Tampubolon. 

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Royandi Hutasoit
HO / Tribun Medan
Masyarakat Dairi yang resah atas kehadiran PT. Dairi Prima Mineral (DPM) Manortor (tarian khas Batak) di hadapan Satpol PP agar memanggil Gubernur Sumatera Utara menanggapi tuntutan mereka, Senin (29/11/2021).  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Masyarakat Dairi yang resah atas kehadiran PT. Dairi Prima Mineral (DPM) Manortor (tarian khas Batak) di hadapan Satpol PP agar memanggil Gubernur Sumatera Utara menanggapi tuntutan mereka, Senin (29/11/2021). 

Amatan Tribun, massa aksi yang hadir memutar musik tradisional Batak menggunakan suling dan Gita sembari empat orang pemuda Manortor menggunakan ulos (3 perempuan dan satu laki - laki). 

Ada pun keempat pemuda yang Manortor dibarengi dengan suara hati masyarakat yang diwakilkan melalui orasi dari pemuda bernama Gerson Tampubolon. 

Keempatnya sampai berlutut tepat di depan pagar Kantor Gubernur Sumut yang sudah ditutup oleh pohak Satpol PP yang bertugas. 

Tak lama berlutut di depan pagar keempatnya pindah berlutut di depan Satpol PP agar kiranya kegelisahan masyarakat sampai ke Gubernur Sumut dan langsung ditanggapi. 

"Kami sebagai masyarakat di sekitar ini ingin mengetahui sampai dimana luasan operasi pertambangan PT. DPM," kata Gerson Tampubolon sebagai pemuda dari Desa Bongkaras saat orasi di depan kantor Gubsu, Senin (29/11/2021).

"Atau jangan - jangan mereka sudah menambang di ladang atau rumah kami. Kami tidak tahu bapak (Edy Rahmayadi)," tambahnya. 

Dikatakannya untuk itu lah pihaknya sampai datang ke kantor Gubsu agar memperjelas terkait seluruh data izin konsesi dari PT. DPM. 

Diuraikannya beberapa kekhawatiran yang sampai saat ini berada di benak masyarakat sekitar. Misalnya pembangunan limbah yang dekat dengan pemukiman masyarakat. 

"Hanya berjarak 10 - 20 meter saja, yang luasnya 24,13 Ha. Sementara Dairi adalah daerah rawan gempa. Bagaimana keselamatan kami," ujarnya. 

"Sekarang pembangunan tambang sudah mulai dikerjakan. Bahkan tempat bahan peledak hanya berjarak 50 meter dari pemukiman masyarakat," tegasnya. 

Atas dasar itu lah, pihaknya mempertanyakan bagaimana nasib rakyat sekitar bila kehadiran PT. DPM akan membawa petaka. 

Terlebih, masyarakat mencurigai ada sesuatu dibalik hadirnya PT. DPM. Sebab, menurutnya sampai saat ini terkait dengan izin lingkungan bahkan tidak ada. 

"Untuk itu kami datang hari ini," sebutnya. 

Ada pun tak lama, Kepala Biro Umum Pemprov Sumut, Daulay hadir dan mengabarkan kepada massa aksi bahwa Gubernur Sumut masih ada kegiatan paripurna di DPRD Sumut. 

"Jadi tugas saya hari ini akan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pimpinan. Proses lebih lanjut aspirasi ini akan dilakukan pertemuan dengan perangkat daerah terkait. Bahwa terhadap tuntutan ini adalah agar gubernur mendorong informasi terkait izin PT. DPM untuk diberikan kepada masyarakat," tutupnya. 

(cr8/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved