Breaking News:

News Video

Aliansi Buruh Maksimal Minta Gubernur Edy Rahmayadi Revisi Penetapan UMP Sumut 2022

Bila pada akhirnya tuntutan mereka tak kunjung mendapat tanggapan, maka Aliansi Buruh Maksimal mewacanakan mogok kerja selama tiga hari, bahkan

Penulis: Mustaqim Indra Jaya11 | Editor: heryanto

Aliansi Buruh Maksimal Minta Gubernur Edy Rahmayadi Revisi Penetapan UMP Sumut 2022

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Maksimal menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan pada Selasa (30/11/2021).

Para buruh yang berasal dari 13 elemen buruh, seperti FSPMI, KSPI, FSPI Serbunas, Serbundo dan lainnya ini, menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut merevisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) Sumut 2022 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen atau Rp 23.126,94.

Koordinator aksi, Willy Agus Utomo menjelaskan, bahwa revisi UMP Sumut 2022 mutlak harus dilakukan oleh Gubernur Edy Rahmayadi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan PP 36 UU Cipta Kerja tentang Pengupahan dinyatakan inkonstitusional.

"Kami meminta Gubernur Sumut merevisi UMP yang hanya naik 0,93 persen, untuk dinaikan menjadi 7 persen sampai maksimalnya 10 persen. Karena berdasarkan UU Cipta Kerja harusnya PP 36 itu tak boleh dipaksakan, karena sudah dibatalkan oleh MK, walau ada statemen pemerintah yang berbeda," sebut Willy, Selasa.

Sehingga, selain berorasi menyampaikan tuntutan revisi UMP Sumut 2022, mereka juga menyerahkan dokumen legal opinion kepada Gubernur Sumut sebagai pertimbangan hukum.

"Kami sudah menyerahkan tadi legal opinion, bahwasannya UU Cipta Kerja itu yang berkaitan dengan hak buruh, khususnya yang luas secara menyeluruh itu tidak boleh dipaksakan berlaku sebelum ada perbaikan," ujarnya

"Jadi berdasarkan itu. Kami sudah kasih pertimbangan hukum. Kami juga akan memberikan fakta-fakta di lapanyan bahwa buruh hari ini tak cukup upahnya dengan naik 0,93 persen itu. Jadi kami minta adanya kenaikan," tegasnya.

Di samping juga, Aliansi Buruh Maksimal meminta kepada Gubernur Edy untuk tidak langsung menandatangani upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 yang telah diserahkan bupati maupun wali kota.

Terlebih UMP dan UMK nantinya baru akan berlaku pada Januari 2022 mendatang.

Sehingga buruh berharap ada dilakukan kajian ekonomi hukum, serta pemerintah harus melihat kondisi sosial ekonomi para buruh saat ini.

"Dan kemudian kami meminta Gubernur Sumut jangan buru-buru tanda tangani upah minimum kabupaten dan kota. Yang pada hari inu sudah diserahkan bupati wali kota tengah malam ini. Kami mohon jangan dulu ditandatangani," ucap Willy.

Bila pada akhirnya tuntutan mereka tak kunjung mendapat tanggapan, maka Aliansi Buruh Maksimal mewacanakan mogok kerja selama tiga hari, bahkan melakukan aksi menginap di kantor Gubernur Sumut.

"Memang kami ada wacana untuk melaksanakan aksi pada tanggal 6-8 Desember, tiga hari penuh. Bahkan akan melakukan aksi menginap, bila Gubernur Sumut tak merespon tuntutan buruh untuk bersama, merevisi UMP," pungkasnya.

Diketahui, Pemprov Sumut telah menetapkan UMP Sumut Tahun 2022 menjadi sebesar Rp 2.522.609,94 atau hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 23.126,94 dibandingkan UMP tahun ini.

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved