Breaking News:

News Video

KLHK Klaim Sepihak Lingkungan IV Sipolha Jadi Hutan Lindung, Ketua DPRD Simalungun Angkat Bicara

Atas klaim patok Hutan Lindung yang dianggap warga dilakukan secara sepihak dan diam-diam sepekan terakhir ini, langkah warga kata Galimbat mengajukan

Penulis: Arjuna Bakkara | Editor: heryanto

KLHK Klaim Sepihak Lingkungan IV Sipolha Jadi Hutan Lindung, Ketua DPRD Simalungun Angkat Bicara

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN-Sehubungan dengan adanya pemasangan tanda klaim Defenitif Kawasan Hutan Lindung seluruh perkampungan wilayah Lingkungan IV, Kelurahan Sipolha Horison, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Rabu (1/12/2021), warga keberatan.

Theodore Galimbat Bakkara (76) satu diantara penduduk kawasan tersebut menyampaikan, dengan tegas menolak adanya klaim Hutan Lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan.

"Saya menganggap atau melihat dan perbuatan itu sudah pemerkosaan hak dan kami masyarakat keberatan dan menolak klaim kehutanan wilayah itu dijadikan sebagai hutan lindung", ujar Galimbat Bakkara.

Lebih lanjut, Galimbat menilai langkah KLHK mengklaim wilayah perkampungan di Dusun IV Kelurahan Repa Sipolha merupakan suatu penghinaan oleh KLHK atas rakyat di sana. Menurut Galimbat, sejak kemerdekaan Republik Indonesia sudah jelas letak tapal batas antara kehutanan negara dengan perkampungan.

"Kami sebagai warga negara, setia dan taat kepada konstitusi dan UUD 1945. Di sana diatur tentang hak rakyat atau masyarakat," ujar Galimbat penduduk Repa tersebut.

Adapun wilayah yang menurutnya diklaim sebagai hutan lindung oleh KLHK di Lingkungan IV, Kelurahan Sipolha Horison, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumut antara lain, kampung Binanga Joring, Bandar, Tuktuk Naholhol, Ujung Mauli, dan Repa. Sebagai masyarakat pemilik hak atas lahan di dusun tersebut, Galimbat dengan tegas menolak adanya klaim Hutan Lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan menyurati KLHK RI di Jakarta.

Kami keberatan karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kami cintai ini, sudah ada tapal batas register kehutanan dengan tanah perkampungan kami. Oleh karena itu, kami keberatan terhadap KLHK yang mengklaim wilayah perkampungan kami sebagai Hutan Lindung dengan dalil mengkaburkan tapal batas yamg sebelumya sudah ada dan berbatasan dengan wilayah perkampungan kami.

Atas klaim patok Hutan Lindung yang dianggap warga dilakukan secara sepihak dan diam-diam sepekan terakhir ini, langkah warga kata Galimbat mengajukan keberatan kepada pemerintah. Warga meminta dengan tegas agar patok klaim pihak KLHK yang sudah dipasang segera dicabut kembali, dan dikembalikan ke batas register terdahulu.

Dua warga lainnya, Lamhot Damanik dan Topan Bakkara menyampaikan keberatan yang sama. Lamhot Damanik menilai pemasangan patok klaim KLHK tersebut merupakan pemaksaan terhadap penduduk.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved