Breaking News:

Daerah Diminta Adopsi Digital dalam Pengendalian Inflasi

Ibrahim juga meminta kepada setiap stakeholder daerah untuk segera merancang peta pengendalian inflasi untuk 2022-2024.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Eti Wahyuni
Daerah Diminta Adopsi Digital dalam Pengendalian Inflasi
Ilustrasi
Ilustrasi Grafik Inflasi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara bersama Pemprov Sumut menginisiasi kegiatan High Level Meeting Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Provinsi se-Sumatera tahun 2021 secara daring, Jumat (3/12/2021).

Rakorwil TPID ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se-Sumatera.

Pelaksanaan Rakorwil tahun ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi tindak lanjut beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada kegiatan Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera tahun sebelumnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peta Jalan (roadmap) Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 yang akan digunakan sebagai pedoman oleh seluruh TPID dalam melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ibrahim mengungkapkan jika sampai November 2021, inflasi di Sumatera tercatat sebesar 2,13% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,90%. 

Baca juga: BPS Sebut Daya Beli Petani di Sumut Meningkat

"Ke depannya dalam tekanan inflasi dari beberapa komoditas Volatile Food (VF) seperti minyak goreng dan cabai merah, serta komoditas administered prices (AP) seperti tarif angkutan udara perlu mendapat perhatian khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru," ungkap Ibrahim.

Lanjutnya, ia juga menyampaikan dua hal yang dapat dilakukan oleh TPID untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi.

Diantaranya yaitu pemetaan surplus – defisit komoditas pangan untuk mendorong potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan optimalisasi peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian (sisi hulu) dan perluasan distribusi komoditas pangan melalui pemanfaatan e-commerce (sisi hilir).

Selain itu, Ibrahim juga meminta kepada setiap stakeholder daerah untuk segera merancang peta pengendalian inflasi untuk 2022-2024.

"Untuk mendukung sinergi dan kesinambungan pengendalian inflasi nasional dengan daerah, setiap daerah diharapkan dapat segera menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi sebagai turunan dari Peta Jalan Pengendalian Inflasi nasional tahun 2022-2024," ucap Ibrahim.

Hal senada juga turut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara Arief Trinugroho yang menyampaikan ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera.

Ada pun yang pertama perlunya mengembangkan KAD untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pangan guna menekan laju inflasi.

"Perlunya mempercepat pengembangan digitalisasi termasuk sistem informasi harga yang terintegrasi sebagai indikator early warning system (EWS), serta pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran komoditas," ujar Arief.

Selain itu, perlu adanya penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 di tingkat provinsi agar terintegrasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk tahun 2022 sehingga pengendalian inflasi bisa lebih baik ke depannya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved