Breaking News:

Jabatan Wali Kota Siantar

Jabatan Wali Kota Siantar yang Baru Bakal Singkat, Susanti Diminta Tolak Pelantikan

Susanti Dewayani, Wakil Wali Kota Siantar terpilih disarankan menolak pelantikan karena masa jabatannya akan sangat singkat

Penulis: Alija Magribi | Editor: Array A Argus
Tribun Medan/Dedy
dr Susanti Dewayani usai pelantikan sebagai Dirut RSUD Djasamen Saragih di Ruang Data Balai Kota, Kamis (13/7/2017) 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR- Wali Kota Siantar, Hefriansyah Noor baru akan mengakhiri masa dinasnya dalam waktu normal, Februari 2022 tahun depan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Siantar terpilih, Susanti Dewayani sudah menunggu sejak terpilih bersama mendiang Asner Silalahi, 9 Desember 2021.

Bayang-bayang pendeknya masa jabatan mengintai mengingat Pemerintah berencana menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024 nanti.

Baca juga: Jurnalis Medan-Siantar Gelar Aksi Solidaritas Dukung Jurnalis Nurhadi

Berdasarkan amatan Direktur Institute Law of Justice (ILAJ) , Fawer Full Fander Sihite, Minggu (5/12/2021) alangkah baiknya memperpanjang masa jabatan Wali Kota Hefriansyah hingga Pilkada 2024, bila diizinkan undang-undang.

Ia menilai, nantinya periodesasi masa jabatan Susanti Dewayani mulai 2021 sampai dengan 2024 atau hanya 3 tahun sebagai konsekuensi UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 karena akan dilaksanakannya kembali Pilkada serentak 2024.

"Jika dilantik 2022 berarti masa jabatan Wali Kota Siantar terpilih hasil Pilkada 2020 hanya sekitar 2 tahun atau tidak sampai 3 tahun, jadi sebaiknya untuk menghemat anggaran karena tidak perlu dianggarkan pembelian mobil dinas Wali Kota baru, jabatan Wali Kota Hefriansyah diperpanjang saja oleh Mendagri hingga 2024 jika memang dibolehkan aturan", ujar Fawer.

Baca juga: Kemenkumham Sumut Pindahkan Tiga Napi Gembong Narkoba di Medan dan Siantar ke Nusakambangan

Masyarakat Pematangsiantar, kata Fawer sangat bertanya-tanya kejelasan peridoesasi Wali Kota Pematangsiantar, padahal anggaran yang sudah dihabiskan untuk Pilkada 2020 tidak sedikit sekitar Rp 20 miliar.

"Kenapa harus dipaksakan Pilkada Siantar tahun 2020. Bahkan anggarannya dialokasikan di APBD. Jika hanya dua tahun masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya, angkat saja pejabat wali kota selama 2 tahun sehingga anggaran tidak habis hingga puluhan miliar", sebut Fawer.

Dia juga mendorong Susanti Dewayani selaku Wali Kota Siantar terpilih hasil Pilkada 2020 menolak dilantik jika dilakukan 2022, karena jika hanya 2 tahun menjabat, kerjanya nanti dikhawatirkan hanya akan mempersiapkan Pilkada 2024.

"Alhasil urusan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat akan terabaikan," katanya.(alj/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved