Breaking News:

Ada Ribuan Pelanggaran Izin Impor, Kemendag Gandeng Stakeholder Daerah

Diketahui, Ditjen PKTN mendapatkan penugasan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean.

Penulis: Kartika Sari | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/KARTIKA SARI
Kadisperindag Sumut Aspan Sofyan saat mendampingi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI Veri Anggrijono di Rapat Evaluasi Pengawasan Tata Niaga Impor dan Koordinasi Pengawasan Bidang Perdagangan di Four Points Hotel, Senin (6/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI Veri Anggrijono mengajak para pelaku kepentingan untuk terus meningkatkan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean (post border).

“Sinergi Kemendag dan pemangku kepentingan di daerah bertujuan untuk memastikan kegiatan perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Veri dalam acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tata Niaga Impor dan Koordinasi Pengawasan Bidang Perdagangan di Four Points Hotel, Senin (6/12/2021).

Diketahui, Ditjen PKTN mendapatkan penugasan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan tersebut, Ditjen PKTN berupaya melakukan pengembangan organisasi melalui pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan BMTP Pakaian Impor, Besaran Tarif Rp 19.260 hingga Rp 63 Ribu Per Piece

Berdasarkan penjelasan dari Veri, sejak diaktifkannya PTKN di Medan yang mencakup beberapa wilayah di Sumatra sejak tahun 2018, tercatat ada sebanyak 1.120 pelanggaran terhadap barang impor.

“Sejak Februari 2018, Ditjen PKTN telah memeriksa 1.506 pelaku usaha yang dituangkan dalam 8.374 berita acara. Dari total berita acara tersebut, terdapat 1.120 di antaranya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi," ujar Veri.

Sementara itu, dalam sejumlah pelanggaran izin barang impor ini, Veri mengatakan jika jenis barang yang melakukan pelanggaran hampir beragam.

"Produknya macam-macam seperti produk makanan ada tapi terkait produk makanan dan minuman yang kita temukan, itu kita limpahkan ke BPOM setempat," tuturnya.

Diakui Veri, selama diaktifkan kebijakan post Border ini masih ada oknum pelaku usaha yang berusaha untuk mencari celah agar dapat lolos dari pengawasan.

"Dengan adanya kebijakan Post Border ini, biasanya kadang-kadang pelaku usaha ini mencari celah yang selama ini jika ada dokumen tertahan di Pabean, dengan kegiatan Post Border ini dengan SDM yang terbatas, kita juga melakukan pengawasan di Lapangan," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved