Standar Nilai Layanan Publik di Simalungun Masih Rendah, Ini Penyebabnya Menurut Ombudsman RI!

Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambangi Pemerintah Kabupaten Simalungun, Selasa (7/12/2021).

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Ombudsman RI Perwakilan Sumut memantau proyek perbaikan jalan Siantar-Saribudolok, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Selasa (7/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambangi Pemerintah Kabupaten Simalungun, Selasa (7/12/2021).

Pada kunjungan ini, Ombudsman menyoroti beberapa standar pelayanan publik di Kabupaten Simalungun yang berada di level terendah dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumut.

Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar menyebut, pihaknya telah menyampaikan beberapa poin standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara negara kepada Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Masukkan Ombudsman kemudian berlanjut ke Sekretariat Daerah selaku pimpinan organisasi perangkat daerah.

"Pertama, dalam konteks pelayanan publik, baik itu administrasi, jasa, dan infrastruktur bahwa dalam beberapa tahun terakhir kita melihat penyelenggaraannya di Kabupaten Simalungun begitu sangat tidak baik," ujar Abyadi setelah pertemuan dengan Sekda Kabupaten Simalungun Esron Sinaga di Kantor Bupati.

"Survei Ombudsman tahun 2019 itu menempatkan Kabupaten Simalungun paling rendah di antara Kabupaten/Kota di Sumatera Utara," lanjut Abyadi.

Abyadi menyampaikan Ombudsman RI Perwakilan Sumut mendorong dan memotivasi Pemkab Simalungun melakukan perbaikan secara menyeluruh pada tahun 2022 mendatang.

Ia pun melihat beberapa contoh masalah di Kabupaten Simalungun yang terbesar, yaitu kerusakan infrastruktur dan administrasi kependudukan. Abyadi mengaku kebetulan melihat permasalahan itu selama kunjungan ke Kabupaten Simalungun dan beberapa media massa.

Ia dan beberapa anggota Ombudsman RI lainnya melihat beberapa ruas jalan yang rusak selama perjalanan dari Kota Pematangsiantar menuju kompleks kantor Pemerintahan Kabupaten Simalungun.

"Kami meminta Pemkab Simalungun bekerjakeras untuk berkomunikasi dengan Pemprov Sumut. Memang itu jalan provinsi, untuk itu segera intens berkomunikasi dengan Pemprov karena kondisi jalan itu menyusahkan rakyat," kata Abyadi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved