Breaking News:

Sindir Slogan Sumut Bermartabat, Demonstran Bawa Penjual Martabak ke Kantor Gubernur

Mimbar Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Penulis: Goklas Wisely | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/GOKLAS WISELY
Mimbar Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memperingati hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mimbar Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kamis (9/12/2021). 

"Ada 50 lembaga yang hadir untuk menyuarakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Di Sumut banyak sekali persoalan korupsi misalnya pungli, lahan, dan korupsi APBD," kata koordinator aksi, Rahmadsyah.

"Kini kondisi Sumut jauh lebih buruk dengan tahun lalu soal korupsi. Bahkan berita di media disebutkan Sumut peringkat kedua. Wali kota Medan juga kita ketahui tiga kali ditangkap KPK," tambahnya. 

Ia juga menyinggung tentang konflik lahan eks PTP II sampai kini tidak jelas. Walhasil antar penggarap jadi ada yang saling membunuh perihal tersebut. 

Karena itu pihaknya mendesak kepala daerah juga turut serius dalam menangani persoalan itu. Bahkan pada hari Anti Korupsi tidak ada membuat even apa pun. 

"Untuk Gubsu, kami minta agar lebih fokus ke persoalan korupsi. Karena sampai kini kami liat masih belum serius," ujarnya. 

Dijelaskan, pihaknya menggelar aksi dengan menghadirkan pula pedagang martabak di depan Kantor Gubernur. 

Kehadiran pedagang martabak itu diungkapnya sebagai simbol keprihatinan atas slogan Sumut Bermartabat sepertinya jauh dari panggang.  

"Jadi kami belum ketahui apa realisasi dari Sumut Bermartabat. Oleh karena itu mari kita nikmati Sumut bermartabak," ungkapnya.  

Pihaknya pun mencatat beberapa kasus korupsi yang jalan di tempat penanganannya antara lain penanganan kasus Tipikor 109 miliar PT Perkebunan Sumatera Utara yang sedang ditangani di Kejaksaan Tinggi, kasus dugaan korupsi Rp 35 miliar Bank Sumut, dan proses hukum di PN Medan terhadap aparat ASN Dinkes Sumut terkait jual beli vaksin Covid-19. 

Selain itu ada juga pihaknya menganggap putusan terhadap kasus korupsi terlalu ringan dan mendesak diterapkannya hukuman mati bagi koruptor. 

Pihaknya juga mencacat beberapa kasus yang berpotensi terjadi korupsi ke depan, yakni retribusi eks HGU bagi penggarap yang sudah menempati  puluhan tahun, pelelangan barang dan jasa serta perihal perizinan. Sebab, sepanjang 2021 KPK fokus menyoroti bidang tersebut, anggaran penanganan Covid-19, anggaran kesejahteraan sosial, dan anggaran kehutanan dan lingkungan hidup. (cr8/tribun-medan.com) 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved