Breaking News:

Catatan Pelanggaran HAM

Aktivis di Medan Sebut Anggota TNI dan Polri Masih Jadi Pelaku Utama Kekerasan di Sumut

Sejumlah aktivis di Kota Medan menyebut TNI dan Polri masih menjadi pelaku utama kekerasan sepanjang tahun 2021

Penulis: Alfiansyah | Editor: Array A Argus
TRIBUN MEDAN/ALFIANSYAH
Para peserta aksi sedang berdiri di Jalan Balai Kota, Kota Medan, tepat pada hari peringatan HAM Internasional yang jatuh pada hari ini, Jumat (10/12/2021). TRIBUNMEDAN/ALFIANSYAH 

TRIBUN MEDAN.COM,MEDAN - Sejumlah aktivis di Kota Medan menyebut anggota TNI dan Polri masih menjadi pelaku utama kekerasan di Sumut.

Menurut aktivis, sepanjang tahun 2021, ada 91 kasus tindak kekerasan yang mengarah pada pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) melibatkan anggota TNI dan Polri

Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, terdapat 102 kasus tindak kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Polri.

Dari 102 kasus ini, 91 diantaranya dilakukan oknum anggota kepolisian.

Sisanya, 11 kasus dilakukan aparat TNI.

Baca juga: Gelar Aksi 16 HAKTP Di Lapmer, Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Pelanggaran HAM

"Saat ini kita melihat kondisi pelanggaran HAM di Sumatera Utara, dari data yang sampaikan KontraS Sumut, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat lebih banyak," kata Adinda Zahra Sembiring, Koordinator Aksi Peringatan Hari HAM INternasional, Jumat (10/12/2021).

Adinda mengatakan, selain tindakan kekerasan, kasus konflik agraria di Sumut juga bertambah dari tahun sebelumnya.

"Ada 34 titik di Sumut terkait kasus konflik agraria. Dan kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 31," ujarnya.

Ia menjelaskan, kasus konflik agraria di Sumut sangat memperhatikan, karena berdampak langsung pada kelompok aktivis yang kerap diintimidasi.

Baca juga: Walhi Beber Kejahatan PT TPL, Mulai dari Deforestasi Hutan Hingga Pelanggaran HAM

"Menurut kami sangat memperihatinkan, karena dampaknya juga pada teman-teman aktivis pejuang HAM. Kami juga bagian dari orang-orang yang mendapatkan kriminalasisasi dan kekerasan dari negara ini," ucapnya.

Adinda yang merupakan Staf Informasi dan Dokumen KontraS Sumut ini menambahkan, kesulitannya selama ini dalam mengungkapkan kasus pelanggaran HAM, adalah karena yang melakukan pelanggaran merupakan aparatur negara.

Baca juga: LBH Medan Buka Posko Pengaduan dan Pemantauan Pelanggaran HAM Terkait Covid-19 Di Sumut

"Dari pengalaman kita, untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM, banyak sekali kendalanya, karena rata-rata pelakunya adalah Instansi negara itu sendiri," katanya.

"Data yang paling besar adalah kepolisian, hingga 91 yang dilaporin adalah kepolisian dan kita melaporkan nya ke polisian, tentu itu sulit karena kepolisian menganggap ini adalah bagian mempermalukan instansi," pungkasnya.(cr11/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved