Kangkangi Perintah Megawati Soal Pembelian Mobil Dinas, PDIP Diminta Copot Dosmar Banjarnahor

TRIBUN.MEDAN.COM,MEDAN - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan menggelar aksi di depan Sekretariat DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis (16/12/2021).

Dalam aksinya AMS mendesak DPD PDIP pencopotan Dosmar Banjarnahor sebagai kader partai berlambang banteng tersebut.

"Kami datang dari Humbahas ke sini meminta agar DPD PDIP agar dicopot sebagai kader dan ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan," sebut kordinator aksi Riccard Siburian.

Dosmar yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Humbang Hasundutan. 

Menurut mereka selama dua priode memimpin Humbang Hasundutan Dosmar tak banyak berbuat untuk masyarakat.

Selain itu AMS mengatakan Dosmar telah berbohong kepada masyarakatnya dan lebih mementingkan keperluan pribadi.

Hal itu berkaitan dengan pengadaan mobil dinas baru Bupati senilai Rp 1,9 milliar. Padahal saat ini ekonomi masyarakat tengah memburuk karena pademi Covid-19.

"Terjadi pembohong publik terhadap masyarakat mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati senilai Rp 1,9 milliar. Dimana DPRD telah mensahkan penganggaran itu. Dana sebesar itu digunakan untuk pribadi padahal masyarakat sedang kesulitan ekonomi," tambah Riccard.

Sebelumnya kata Riccard, pengadaan mobil itu sempat ditolak oleh Dosmar. Namun faktanya hal itu tak benar benar terjadi.

"Namun ternyata dia tidak benar benar menolak dan telah berbohong kepada masyarakat. Dari pernyataan sekretaris daerah kita dapat kalau pengadaan mobil itu tidak dibatalkan. Jadi kami minta agar Dosmar dicopot karena telah berbohong," tutupnya.

Dikritik Megawati Soekarnoputri

Sebelumnya Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri menyoroti kasus seragam anggota DPRD Tangerang hingga mobil dinas baru pejabat seperti yang dibeli Dosmar Banjarnahor.

Sebelumnya ia mengungkapkan kegelisahannya terkait dengan kepemimpinan kader-kadernya yang telah terpilih menjadi pejabat.

Megawati kemudian mengaku telah memberi teguran kepada kadernya terkait kasus pemesanan seragam anggota DPRD Tangerang yang sempat menyita perhatian publik tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Trisakti Tourism Award Desa Wisata 2021 yang disiarkan di kanal Youtube PDI Perjuangan pada Kamis (26/8/2021).

"Kemarin saya memberi teguran di Banten yang heboh, mengenai pemesanan pakaian seragam. Sampai lima macam. Saya itu sampai mikir. Iki opo to yo? Kenapa sih hidup sederhana saja? Hidup sederhana itu sebetulnya apa sih? Jangan nyusahi rakyat," kata Megawati. 

Menurut Megawati anggaran untuk seragam tersebut sebenarnya bisa ditunda untuk dialihkan kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat.

Dalam hal tersebut Megawati mencontohkan dengan vaksinasi. "Sekarang yang harus betul dimaksimalkan itu adalah yang namanya untuk vaksinasi. Kan begitu. Itu kecerdasan berpikir lho," kata Megawati.

Tidak berhenti di situ Megawati juga menyoroti terkait polemik di publik terkait pejabat yang memesan mobil baru.

Menurutnya pejabat tersebut seharusnya bisa menggunakan mobil yang sudah ada saja.

"Mobil yang ada itu mbok dipake aja dulu, gitu lho. Banyak alasannya, nggak ini karena sudah ada anggaran untuk beli mobil baru setelah lima tahun bla bla bla," kata Megawati.

Megawati lalu mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai presiden Republik Indonesia.

Ia mengatakan ketika itu ia tidak pernah dan melarang menteri-menterinya untuk membeli mobil baru.

"Waktu saya presiden, tidak pernah saya beli mobil. Menteri-menteri saya pakai mobil itu-itu saja. Saya tidak bolehkan. Tidak, anggarannya ntar dulu. Dialihkan saja," kata dia.

Ia pun mempertanyakan motif para pejabat tersebut.

"Jadi maunya kita itu opo to sebagai pemimpin? Gitu lho. Mau mejeng kah atau benar mau membaktikan diri dari sisi pemerintahan republik Indonesia ini?" kata dia.

Megawati kemudian menyinggung terkait para pejabat yang lupa diri ketika telah terpilih menjadi pemimpin.

"Karena orang bisa berubah lho. Tadinya berniat baik tapi setelh mulai melihat kursinya, kalau orang Jawa bilang mentul-mentul, kursinya tidak bobrok, enak, wah kok rupanya enak juga ya, lupa diri, ada," kata Megawati.

Mobil Dinas Mewah Bupati-Wakil BUpati Humbahas

Terkait pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan yang bernilai sekitar Rp 2,6 Miliar juga tengah santer dibicarakan publik.

Soal pembelian mobil dinas baru tersebut, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Ramses Lumban Gaol menjelaskan bahwa telah dianggarkan pada RAPBD Tahun 2020.

Sehingga, ia menegaskan bahwa pembelian mobil dinas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Itu telah ditampung di RAPBD tahun 2020. Peruntukannya untuk bupati dan wakil bupati terpilih. Jadi tidak ada masalah. Soal sudah dibeli atau belum, saya belum tahu. Itu bisa langsung ditanyakan kepada pihak pengadaan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Humbahas Ramses Lumban Gaol saat dikonfirmasi tribun-medan.com pada Kamis (26/8/2021).

“Setelah itu memang ada refocusing di dana DAU sebanyak 8 persen kan. Itu sudah selesai. Jadi enggak ada soal sebenarnya dalam pengadaan mobil dinas tersebut,” sambungnya.

Dari penuturannya, ia mengakui bahwa penolakan pembelian mobil dinas tersebut terdengar di tengah masyarakat.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa aturan pengadaan mobil dinas yang dinilai mewah tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

“Sebenarnya yang berkembang di masyarakat adalah itu supaya jangan dibeli ya kan. Tapi, terus terang, itu dari segi aturan tidak ada masalah, baiklah kalaupun dikatakan mobil mewah yang untuk Pak Bupati,”

Lanjutnya, pembelian mobil dinas kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasunduta bukanlah pertama kali. Bupati Humbahas sebelumnya pun membeli mobil dengan jenis yang sama sesuai dengan cc yang ada dalam peraturan.   

“Memang pada periode sebelumnya yang dibeli itu Fortuner. Tapi bupati sebelum Pak Bupati sekarang ini juga yang dibeli itu Prado. Dan kita juga kan menganggarkan itu untuk mobil dinas bupati, untuk Ketua DPRD, kan ada cc nya diatur,” sambungnya.

Dengan demikian, ia yakin bahwa pengadaan mobil dinas baru tersebut tidak menyalahi peraturan yang ada.

“Dari segi penganggaran, kalaupun masyarakat menganggapnya mewah, itu tidak ada masalah. Ada aturan bahwa mobil dinas bupati harus sekian cc. boleh kurang memang, tapi dari segi aturan, tidak menyalahilah,” terangnya.

“Bupati terdahulu juga sudah menggunakan mobil dinasnya mobil prado,” pungkasnya.

(cr17/tribun-medan.com)