Soal Mobil Mewah Bupati Humbahas Masih Berlanjut, Mahasiswa Ini Minta Dosmar Banjarnahor Dicopot

Soal Mobil Mewah Bupati Humbahas Masih Berlanjut, Mahasiswa Ini Minta Dosmar Banjarnahor Dicopot

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Problem pengadaan mobil dinas baru Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor senilai Rp 1,9 Miliar di masa Pandemi Covid-19 ternyata masih menjadi sorotan masyarakat sampai saat ini.

Hal tersebut dapat dilihat dari demonstrasi yang dilakukan oleh puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbahas di depan sekretariat DPD partai PDI Perjuangan Sumatera Utara, jalan Djamin Ginting, Medan, Kamis (16/12/2021).

Dalam aksinya AMS mendesak DPD PDIP mencopot Dosmar Banjarnahor sebagai kader partai berlambang banteng tersebut.

"Kami datang dari Humbahas ke sini meminta agar DPD PDIP agar dicopot sebagai kader dan ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan," kata kordinator aksi Richard Siburian.

Menurut mereka selama dua periode memimpin Humbang Hasundutan Dosmar tak banyak berbuat untuk masyarakat.

Selain itu AMK mengatakan Dosmar telah berbohong kepada masyarakatnya dan lebih mementingkan keperluan pribadi.

Hal itu berkaitan dengan pengadaan mobil dinas baru Bupati senilai Rp 1,9 milliar di tengah ekonomi masyarakat yang memburuk akibat pandemi Covid-19.

"Terjadi pembohong publik terhadap masyarakat mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati senilai Rp 1,9 milliar. Dimana DPRD telah mensahkan penganggaran itu. Dana sebesar itu digunakan untuk pribadi padahal masyarakat sedang kesulitan ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, lanjutnya, pengadaan mobil itu sempat ditolak oleh Dosmar. Namun faktanya hal itu tak benar benar terjadi.

"Namun ternyata dia tidak benar benar menolak dan telah berbohong kepada masyarakat. Dari pernyataan sekretaris daerah kita dapat kalau pengadaan mobil itu tidak dibatalkan. Jadi kami minta agar Dosmar dicopot karena telah berbohong," bebernya.

Ia juga sampaikan bahwa aksi mereka kali ini tidak disambut oleh para pengurus DPD PDIP Sumut karena sedang berada di luar kota.

Maka dari itu, pihaknya disuruh untuk membuat persyaratan administrasi demi melakukan audiensi dengan para pengurus membicarakan persoalan tersebut.

(cr8/tribun-medan.com)