Breaking News:

Tahun Ini DPRD Deliserdang Hanya Sahkan Dua Perda, Ketua Bapemperda: Saya Pun Payah Menjawabnya

Karena hanya dua Perda yang bisa disahkan tahun ini, maka pemekaran Kecamatan Percut Seituan kembali gagal tahun ini.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/INDRA
Anggota DPRD Deliserdang periode 2019-2024. 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Tahun ini, DPRD Deliserdang hanya mampu mengesahkan dua peraturan daerah (Perda) dari tiga belas rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). 

Dua perda itu adalah Perda tentang Pilkades dan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deliserdang, Zul Amri mengakui bahwa kerja mereka belum maksimal. 

"Saya pun payah menjawabnya. Kalau dilihat dari rentang waktu kerja kami sudah lumayan baik meskipun dua Perda tahun ini. Karena Propemperda waktu itu disahkan pada 1 April. Sebetulnya kerja kami itu (Bapemperda) kurang lebih hanya enam bulan saja," katanya Kamis, (16/12/2021). 

Zul Amri mengatakan, Perda Pilkades membutuhkan banyak waktu dalam pembahasannya.

Situasi pandemi yang masih melanda membuat Perda yang dibuat juga harus bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. 

"Kalau untuk tahun depan kita targetkan nanti bulan Januari sudah bisa pengesahan Propemperda. Kemarin Ranperda inisiatif ada 5 dan dari eksekutif ada 8. Dua Perda yang disahkan semuanya dari eksekutif usulannya,"kata Zul Amri. 

Zul mengatakan sampai saat ini belum dapat dipastikan ada berapa Ranperda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda tahun 2022. 

Disebut untuk Ranperda inisiatif masih ada 5 Ranperda lagi dan untuk dari Pemkab bisa masuk 4 Ranperda baru. 

Saat ini dari informasi yang mereka terima Pemkab masih menyiapkan Naskah Akademik untuk usulan Ranperda yang akan dimasukkan ke dalam Propemperda. 

Karena hanya dua Perda yang bisa disahkan tahun ini, maka pemekaran Kecamatan Percut Seituan kembali gagal tahun ini. 

Meski sudah lama diusulkan oleh Pemkab dan masuk di Propemperda agar bisa dilakukan Pembahasan namun sampai sekarang belum ada perhatian khusus untuk Ranperda pemekaran Kecamatan Percut Seituan itu. 

Terkait hal ini, Zul Amri pun angkat bicara.

"Untuk Pemekaran Percut Seituan bukan teman-teman dari DPRD yang menghambatnya untuk terjadinya pemekaran. Sampai sekarang kajian akademis Pemkab itu yang tidak realistis untuk dibawa dan dibahas. Contoh penentuan batas teritorial dan penetapan Kecamatan lama dan Kecamatan Baru. Intinya DPRD ini nggak mau kalau warga jadi dirugikan atas pemekaran ini," kata Zul Amri. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved