Breaking News:

Banjir Hebat Melanda Madina

Walhi Sumut Sebut Alam di Kabupaten Madina Sudah Rusak, Ketika Banjir Baru Pemkab Madina Sibuk

16 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sekarang ini terendam banjir dan longsor. Diduga karena kerusakan alam

Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Array A Argus
HO
Petugas kepolisian tampak mendorong bekas kulkas yang dipakai anak-anak menjadi perahu saat banjir di Madina 

TRIBUN-MEDAN.COM,MADINA- Pemkab Mandailing Natal (Madina) saat ini pontang-panting menghadapi banjir besar dan longsor yang terjadi di 16 kecamatan di wilayahnya.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Walhi Sumut), sebenarnya Pemkab Madina sudah diingatkan jauh-jauh hari terkait kerusakaan lingkungan di wilayahnya.

Walhi Sumut menemukan adanya aktivitas pengerusakan hutan sampai pencemaran lingkungan di sungai Batang Gadis akibat tambang emas ilegal.

Baca juga: Tokoh Masyarakat Sebut Ada Defortasi Sawit dan Tambang Emas Ilegal Diduga Pemicu Banjir Madina

Setelah bertahun-tahun dibiarkan, kerusakan alam dan sungai ini memicu banjir di banyak tempat di Kabupaten Madina

"Jauh hari Walhi Sumut telah memberi warning kepada pemerintah mengenai becana ekologis yang akan terjadi. Jadi kami tidak melihat hal ini murni karena tingginya intensitas curah hujan saja," kata Maneger Kajian dan Advokasi Walhi Sumut, Putra Septian, Minggu (19/12/2021).

Dia mengatakan, dari catatan Walhi Sumut, lahirnya industri ekstraktif di sekitar kawasan hutan Batangtoru telah mengakibatkan tutupan kawasan hutan semakin tergerus.

Baca juga: Tambang Emas Ilegal Ditengarai Pemicu Banjir Besar di Madina, 16 Kecamatan Tenggelam

"Secara landscape, kami melihat bagaimana keadaan hutan Batangtoru dan kawasan di Mandina saat ini tengah terancam karena aktivitas industri ekstraktif seperti tambangan, energi, baik itu yang mempunyai izin dan ilegal," tutur Putra.

Maka dari itu, Putra kembali menegaskan agar Pemkab Madina kali ini jangan lagi 'tutup mata' terhadap keberadaan tambang emas ilegal, serta kerusakan hutan yang ada.

Pemkab Madina diminta segera melakukan kajian, mana-mana saja wilayah yang sudah rusak.

Baca juga: WALHI Pertanyakan Kinerja Aparat Keamanan Soal Pengawasan Penjualan Merkuri di Madina

Bila wilayah yang sudah rusak itu berhubungan erat dengan masalah perkebunan sawit, maka perkebunan sawit harus diminta angkat kaki.

Begitu juga dengan keberadaan tambang emas ilegal di sungai Batang Gadis.

Jika benar keberadaan tambang ini memicu pendangkalan sungai dan menyebabkan air meluap saat hujan, sudah saatnya pemerintah bertindak.

Tentunya, pemerintah juga harus memberi solusi pada masyarakat penambang jika sewaktu-waktu tempat tersebut ditutup.(cr17/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved