Breaking News:

Rapat Paripurna DPRD Sergai Sepi, Hadir 16 Orang Tapi yang Isi Absen Ada 30 Orang

Wakil ketua DPRD Merlin Barus yang memimpin paripurna mengambil keputusan perubahan SOTK dan pendapat DPRD dengan kondisi rapat tidak kuorum.

Tribun Medan/Muhammad Anil Rasyid
Rapat Paripurna DPRD Serdangbedagai hanya dihadiri 16 anggota dari 45 anggota DPRD Sergai, Senin (20/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Rapat Paripurna DPRD Serdangbedagai (Sergai) yang harusnya berlangsung mulai pukul 14.00 WIB harus mundur menjadi 16.15 WIB, pada Senin (21/12/2021). 

Bahkan yang lebih parahnya kehadiran rapat paripurna tersebut hanya dihadiri oleh 16 orang anggota dewan termasuk pimpinan dari 45 anggota dewan yang ada di DPRD Sergai. 

Informasi yang diperoleh, agenda paripurna ini membahas pokok-pokok pikiran untuk rencana kerja pemerintah daerah 2023 dan Susunan Organinasi dan Tata Kerja (SOTK). 

Wakil ketua DPRD Merlin Barus yang memimpin paripurna mengambil keputusan perubahan SOTK dan pendapat DPRD dengan kondisi rapat tidak kuorum.

Sekretaris dewan yang dikonfirmasi soal kehadiran para anggota dewan, hanya melaporkan berdasarkan absensi yang ada padanya, dengan menyebutkan yang menandatangani ada sekitar 30 orang.

Wakil Ketua dari Fraksi Nasdem Siswanto menyebutkan bahwa dengan absen yang seperti itu pada masa pandemi Covid-19 diperbolehkan.

Saat diminta rincian dimana aturan yang mengatur tentang ketidakhadiran bisa melakukan pengambilan persetujuan yang nantinya akan menjadi Perda SOTK, namun Sekwan Suprin, tak mampu memberikan data yang dimaksud.

Pengamat politik Faisal Riza yang sekaligus dosen UIN Medan menanggapi hal tersebut, fenomena ini sebagai sebuah pelanggaran terhadap mekanisme persidangan, karena secara etis tidak mencerminkan wakil rakyat yang mewakili rakyat. 

"Semua anggota DPRD kan punya partai, maka seharusnya partai tidak dapat melepas tanggungjawab, karena bagaimana pengkaderan yang baik oleh partai, harus ada evaluasi terhadap para kader yang menjadi anggota legislatif, bila perlu diberi sanksi. Karena keputusan mereka menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Faisal.

Lanjut Faisal, secara internal frustasi karena tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan, dan anggaran karena SDM yang rendah, jadi lemah posisinya, akibatnya tidak perduli dengan keputusan yang menyangkut hidup rakyat.

"Bila tidak sesuai tatib, maka mungkin saja mengajukan semacam class action, gugatan oleh warga terhadap pelanggaran tatib tersebut," tutup Faisal Riza. (cr23/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved