Breaking News:

Gerindra Sumut Minta Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Menutup KJA di Danau Toba

Apalagi kini Danau Toba menjadi salah satu destinasi pariwisata super priotitas di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.

HO / Tribun Medan
Keterangan Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Gus Irawan Pasaribu (dua kanan), Guru Besar Departemen Biologi USU, Prof Dr Ing Ternala Alexander Barus (dua kiri) serta Kasi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan Diskanla Sumut Widodo (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi yang berlangsu Selasa (21/12/2021) malam. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pemerintah ingin membersihkan keramba jaring apung (KJA) yang ada di kawasan Danau Toba demi membebaskan dari pencemaran lingkungan.

Apalagi kini Danau Toba menjadi salah satu destinasi pariwisata super priotitas di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun di satu sisi, hal itu justru akan menimbulkan masalah baru, lantaran banyak juga masyarakat di Danau Toba memilili KJA dan menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.

"Jadi saya minta Fraksi Gerindra di DPRD Sumut untuk mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif mengenai kebijakan tersebut," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu, dalam diskusi 'Danau Toba, Pariwisata vs Bisnis Perikanan, pada Selasa (21/12/2021) malam.

Menurut Gus Irawan kajian diperlukan, karena pencemaran Danau Toba terus menjadi sorotan seiring limbah yang terus menerus masuk ke salah satu danau terbesar di Indonesia tersebut. 

Termasuk apabila benar-benar menerapkan zero KJA di Danau Toba, maka pemerintah harus bisa mengkonversi mata pencaharian masyarakat sesuai dengan yang dihasilkan dari sektor tersebut, dan tentunya bukan sesuatu yang mudah.

"Ada masalah yang tidak mudah di Danau Toba. Pada satu sisi ada desakan agar zero KJA, namun di lapangan juga harus dipahami bahwa banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari perikanan di Danau Toba," ucapnya

Terlebih data dari Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut menyebut nilai bisnis perikanan di Danau Toba mencapai Rp 4 triliun per tahun. Tentunya aspek ekonomi tetap harus diperhatikan tanpa mengabaikan aspek konservasi Danau Toba.

"Nah kalau ditertibkan, gantilah KJA masyarakat tadi. Maka di situlah kita meminta dilakukan kajian komprehensif. Sehingga semua terukur dan dapat ditemukan kebijakan yang tepat," sebutnya.

Sementara dalam diskusi tersebut turut hadir sebagai pembicara yakni Guru Besar Departemen Biologi USU Prof Dr Ing Ternala Alexander Barus dan Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan, Diskanla Sumut, Widodo.

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved