Breaking News:

Kasus Oknum Polisi Peras Tahanan Marak di Medan, Pengamat Sosial Beri Penjelasan

Fenomena tersebut pun ditanggapi Pengamat Sosial sekaligus Dosen Universitas Negeri Medan, Dr Bakhrul Khair Amal.

Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Royandi Hutasoit
HO
Kapolda Sumut, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak mencopot seragam Iptu Karya Zohari karena terlibat tindak pidana, Rabu (22/12/2021).(HO) 

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus polisi memeras tahanan di Medan menyita perhatian publik. Usai kasus pemerasan dan pelecehan terhadap istri tahanan yang melibatkan enam personel Polsek Kutalimbaru,  pelaporan pemerasan oknum kepolisian terhadap keluarga tahanan terus terjadi.

Yang teranyar kasus pemerasan terhadap keluarga korban di Polsek Helvetia dan Polsek Patumbak beberapa waktu lalu.

Pemerasan itu dilakukan oknum penyidik yang meminta sejumlah uang kepada keluarga tahanan. Dalam dua kasus itu, polisi  mengancam akan menembak tahanan sampai menjanjikan keringanan hukuman. 

Fenomena tersebut pun ditanggapi Pengamat Sosial sekaligus Dosen Universitas Negeri Medan, Dr Bakhrul Khair Amal.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak lagi menjadikan polisi sebagai pelayanan masyarakat, namun justru sebaliknya.

"Ada sebuah janji, ada harapan yang diberikan dan itu pelanggaran hukum. Seperti yang terdapat dalam teori repusitas, ada yang memberi dan menerima dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Dan itu jelas pelanggaran hukum. Jadi penegak hukum bukannya melayani tapi sudah dilayani," ujar Bakhul kepada Tribun, Kamis (23/12/2021).

Kejadian yang berulang ulang kata Bakhul, telah membawa sebuah lembaga institus penegak hukum seolah tidak lagi melayani. 

Itu itu, segala pelanggaran hukum harus ditindak melalui ketentuan hukum  yang berlaku.

"Jadi berulang ulang ini sudah memunculkan kesadaran untuk tidak melayani. Penegakan hukum tidak dilihat dari siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan. Jadi penegakan hukum itu tidak boleh tebang pilih. Hukum harus tegak, siapa pun yang melanggar, walau yang melakukan penegak hukum," tegasnya.

Dalam banyak kasus pemerasan oleh polisi tambah Bakhul, masyarakat kerap menjadi korban. Ketidaktahuan masyarakat sering kali dimanfaatkan oknum oknum nakal  untuk melanggar hukum.

Karena itu sambungnya, perlu kesadaran bersama untuk menegakan hukum di Indonesia. Sehingga hal yang sama tidak terjadi berulang ulang.

"Masyarakat itu korban dari penegakan hukum. Karena ketidaktahuan masyarakat dijanji janji kan lepas dari hukum yang jelas pelanggaran hukum. Berarti ada transaksional dalam hukum. Jadi disini perlu dua kesadaran, pada penegak hukum dan masyarakat untuk menjadi hukum sebagai panglima tertinggi," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved