Breaking News:

Camat Galang Terima Penghargaan Pelayanan Paten, Ini Pesan Kepala Ombudsman Sumut!

Pemerintah kecamatan wajib untuk menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik di lokasi pelayanan.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/HO
Camat Galang Fitrian Syukri menerima penghargaan Kecamatan terbaik dalam Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Kecamatan (Paten) di Gedung Balairung Pemkab Deliserdang Senin, (27/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Camat Galang Fitrian Syukri menerima penghargaan Pelayanan Publik pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan (Paten) di Kabupaten Deliserdang tahun 2021. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, penilaian dilakukan oleh Pemkab Deliserdang yang selama ini telah bekerjasama dengan pihaknya dalam pelayanan publik.

Abyadi mengatakan, sebagai penyelenggara pelayanan, pemerintah kecamatan wajib untuk menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik di lokasi pelayanan.  Informasi terkait itu pun harus dapat dilihat oleh masyarakat di setiap area pelayanan. 

"Kalau memang ada biaya, harus berani untuk menuliskan berapa biayanya. Ya, kalau gratis harus berani juga menyebutkan dan menuliskan gratis. Ini tujuannya supaya masyarakat paham kalau itu gratis ataupun bayar," ucap Abyadi Siregar usai menghadiri penyerahan penghargaan di Gedung Balairung Pemkab Kamis, (27/12/2021). 

Menurut Abyadi, tidak hanya kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di Pemkab Deliserdang juga wajib menetapkan, menyusun, dan mempublikasikan informasi pelayanan publik. 

Baca juga: Kecamatan Galang Ditetapkan Jadi Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Deliserdang, Ini Alasannya

Ia menyebut tim Ombudsman telah melakukan penilaian di 22 Kecamatan di Kabupaten Deliserdang sejak Agustus lalu. 

Dari hasil penilaian itu ditemukan camat yang belum menuliskan dan mempublikasikan 21 jenis pelayanan yang bisa didapatkan di kantor kecamatan.

"Padahal sesuai Perbup ada 21 jenis layanan yang bisa didapatkan, tapi dibuat hanya 16. Ditulis ada pelayanan terpadu, harusnya kan satu ruangan tapi ini masih ke sana ke sini masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di tempat itu. Ini murni yang menilai tim dari Ombudsman. Kami diundang Pemkab supaya melakukan penilaian secara fair," kata Abyadi. 

Abyadi menyebut penilaian standar pelayanan di tingkat Kecamatan ini sudah dilakukan oleh pihaknya sejak empat tahun lalu di Sumatera Utara.  Namun dari sekian banyak Kabupaten Kota, hanya Kabupaten Deliserdang saja yang melakukannya bekerjasama dengan Ombudsman. 

"Pelayanan publik itu harus dilakukan sesuai dengan standar. Masyarakat harus tahu apa syaratnya dan berapa lama selesainya pelayanan publik itu. Harus ada standar waktu. Kalau ini tidak dibuat, maka bisa terjadi banyak pungli," kata Abyadi. (dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved