Evaluasi 8 Bulan Kepemimpinan, Bupati Radiapoh Sebut Pemkab Simalungun Bukan Superman

Radiapoh Saragih menyatakan sebagai kepala daerah ia memulai dari kondisi minus.

Penulis: Alija Magribi | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Bupati Simalungun Radiapoh Saragih memamparkan pencapaian dan tantangan Pemkab Simalungun selama tahun 2021, pada pertemuan dengan wartawan di rumah dinas bupati, Senin (27/12/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengatakan Pemerintah Kabupaten Simalungun bukan Superman yang bisa secepatnya menuntaskan berbagai persoalan. 

Bupati Radiapoh pada konferensi pers akhir tahun di rumah dinas, Senin (27/12/2021), mengatakan selama delapan bulan memimpin Simalungun, ia dan Zonny Waldi hanya memaksimalkan anggaran yang sudah diketok palu pada masa pemerintahan sebelumnya. 

"Apa yang dilakukan pemerintah ke depan  di sisa anggaran tahun 2021?. Mungkin sama-sama kita mengetahui bahwa pemerintahan saat ini adalah meneruskan kebijakan yang sudah ketuk palu tahun 2020," katanya.

Apalagi, ujar Radiapoh, pada pertengahan tahun 2021 telah terjadi lonjakan Covid-19 yang tinggi di Kabupaten Simalungun.

"Kita berangkat bukan dari keterbatasan. Tapi dari minus. Anggaran juga banyak yang di-re-focussing untuk menangani Covid-19," kata Radiapoh.

Pria kelahiran Tigarunggu ini menyampaikan, kondisi di Simalungun masih sangat membutuhkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. Lebih kurang 69 persen (1.032 km) dari total 1.800 km panjang jalan di Simalungun rusak parah.

Radiapoh menyampaikan, pihaknya berupaya memperbaiki jalan jalan tersebut dengan program gotong-royong atau Marharoan Bolon. 

"Ini PR yang sangat berat. Walau mungkin banyak dari masyarakat yang kontra, tapi untuk kepentingan masyarakat itu yang kita prioritaskan," kata Radiapoh.

"Tentu Pemerintah Kabupaten Simalungun bukan Superman. Tidak bisa membuat kebijakan berubah seperti membalikan telapak tangan. Kita masih mengurai masalah. Simalungun ini 32 kecamatan" katanya.

Radiapoh juga menyampaikan, pada awal pemerintahannya, Pemkab Simalungun terus rajin berkomunikasi dengan kementerian di pusat. Pemkab, ujar Radiapoh, membutuhkan Dana Alokasi Khusus untuk kebutuhan masyarakat.

"Kami sudah rajin berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk kebutuhan di Simalungun. Anggaran (APBD) kita Rp 2,2 triliun itu terbatas," katanya. (alj/tribun-medan.com)

 

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved