Breaking News:

Gubernur Edy Mengeluh ke Menteri ATR, Target Tujuh Proyek Bendungan Hanya Satu yang Jalan

Edy membandingkan dengan daerah Jawa Barat yang saat ini terdapat 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan Jawa Tengah memiliki 26 bendungan.

Penulis: Mustaqim Indra Jaya | Editor: Liston Damanik
TRIBUN MEDAN/ALMAZMUR SIAHAAN
Pemprov Sumut meninjau pembangunan bendungan Lau Simeme di Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deliserdang, Rabu (16/6/2021). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI, Sofyan Djalil mengenai banyaknya persoalan tanah di Sumut, terutama tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN.

Dampak dari banyaknya persoalan tanah di Sumut, membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan.

Salah satunya kesulitan membangun bendungan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2014, seharusnya di Sumut seharusnya telah terbangun tujuh bendungan.

"Sumut yang paling pelik konflik agrarianya. Dari akhir 2018 saat itu Kepala BPN Sumut pak Bambang. Keluar masuk tak selesai. Dan Perpres 2014 tentang bendungan yang harus dibangun di Sumut dari mulai 2014 yang diharapkan tujuh bendungan, saat ini yang berjalan hanya satu bendungan, bendungan Lau Simeme. Itu berjalan setelah turun dari Krimsus (Polda) dan Kejaksaan mengawal itu semua supaya bisa berjalan," jelas Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (28/12/2021).

Padahal, menurut Edy, penambahan bendungan di Sumut sangat dibutuhkan untuk¬†mengairi sawah atau lahan pertanian, mengatasi permasalahan banjir, menyelesaikan pesoalan air bersih hingga dapat menjadi tempat rekreasi.

Edy membandingkan dengan daerah Jawa Barat yang saat ini terdapat 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan Jawa Tengah memiliki 26 bendungan.

"Di Karo, Asahan dan tempat lainnya, ada enam bendungan yang saat ini tidak bisa dilakukan di Sumut. Karena persoalan tanah. Begitu sulit mengurus tanah di Sumut ini," ungkapnya.

Ia berharap pada tahun 2022, Pemprov Sumut sudah bisa mulai mengerjakan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Kabupaten Asahan.

"Kami berharap 2022 dimulai pengerjaan bendungan, satu di Asahan, satu Tanah Karo. Sehingga bisa mengairi dataran tinggi Tanah Karo. Kalau jadi bendungan bisa mengaliri begitu banyak pertanian di Tanah Karo. Begitu juga di Asahan," sebut Edy.

Menteri Sofyan Djalil menyebutkan, kesulitan Pemprov Sumut membangun bendungan lantaran adanya persoalan tanah, bisa teratasi apabila semua elemen memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ia pun berharap, wacana pembangunan enam bendungan di Sumut bisa segera terealisasi.

"Waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komit tak ada yg tak bisa. Mudah-mudahan enam waduk bisa terealisasi. Sekaligus bakal jadi warisan untuk anak cucu kita nanti," ujar Sofyan.

Sementara itu, Sofyan Djalil hadir di Sumut untuk menyerahkan sertifikat tanah Sport Centre kepada Pemprov Sumut. Lalu penyerahan sertifikan kepada UMSU dan sejumlah masyarakat.

"Alhamdulillah tadi sudah ada 59 SK Gubernur sudah dikeluarkan. Artinya luasnya 1.000 hektare lebih. Artinya sudah benar, sudah oke, sudah selesai. Tinggal ada yang sudah diberikan sertifikat, seperti kepada Univeristas Muhammadiyah (UMSU) tadi."

"Ada juga yang belum bisa menerima karena ada kewajiban si penerima SK harus membayar BPHTB kepada pemda kota maupun daerah, dan juga mengganti uang ganti rugi sesuai aturan yang berlaku kepada negara, dalam hal ini PTPN II," jelas Sofyan. (ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved