Sri Mulyani Optimis Bisa Bayar Utang Pemerintah yang Tembus Rp 6.713, 24 Triliun

Sri Mulyani berujar, angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB dianggap masih aman.

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi soal membengkaknya utang pemerintah yang kini menembus Rp 6.713 Triliun.

Walaupun jumlah utang mengalami kenaikan, Sri Mulyani optimis pemerintah sanggup membayarnya.

Hal yang menjadi tolok ukur dalam pembayaran utang yakni pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau pada akhir November 2021, utang telah menembus Rp 6.713, 24 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/1), jumlah utang bertambah cukup signifikan dalam sebulan.

Tercatat di penghujung Oktober 2021, utang pemerintah tercatat Rp 6.687, 28 triliun.

Ini artinya, total kenaikan yakni Rp 25, 96 triliun.

Ratio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan.

Pada Bulan November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen.

Sedangkan sebulan sebelumnya yakni 36,69 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah Indonesia masih sanggup membayar utang sekaligus bunganya.

Menurutnya, hal yang menjadi tolok ukur adalah pertumbuhan ekonomi.

"Sebagian utang yang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," kata Sri Mulyani seperti dikutip pada Kamis (6/1/2022).

Saat ini, sumber utang terbesar pemerintah Indonesia berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun.

Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021. Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun.

Sri Mulyani berujar, angka utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB dianggap masih aman.

Utang masih diperlukan karena besarnya berbagai pos pengeluaran pemerintah.

"Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun) apakah sudah aman? Dan tidak pernah lihat neraca seluruhnya ada pendapatan, belanja operasi yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, ada dalam bentuk gaji , pegawai negeri, ASN pusat daerah, dan tunjangan," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah berupaya maksimal untuk menggenjot penerimaan pajak guna menutup defisit pengeluaran.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Utang Pemerintah Tembus Rp 6.713 Triliun, Sri Mulyani: Kita Bisa Bayar