Breaking News:

Anggota DPR Minta Pedagang Pasar Lelo Tetap Berjualan

Kedatangan Romo didampingi langsung oleh Ketua DPRD Sergai, dr Rizki Ramadhan Hasibuan, untuk melihat kondisi terkini Pasar Lelo.

Tribun Medan/M Anil
Pascabentrokan antara pedagang Pekan atau Pasar Lelo dengan Satpol PP di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, anggota DPR RI Komisi III, Romo HR Muhammad Syafi'I, kunjungi Pekan Lelo, Senin (10/1/2022) sore. 

TRIBUN-MEDAN.com, SERGAI - Anggota DPR RI Komisi III, Romo HR Muhammad Syafi'i, mengunjungi Pekan atau Pasar Lelo, Senin (10/1/2022) sore. Kunjungan ini dilakukan pascabentrokan antara pedagang Pasar Lelo dengan Satpol PP di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, Minggu (9/1/2022) sore.

Kedatangan Romo didampingi langsung oleh Ketua DPRD Sergai, dr Rizki Ramadhan Hasibuan, untuk melihat kondisi terkini Pasar Lelo, yang di mana lapak jualan pedagang sudah rata dengan tanah, pascabentrokan.

Turun dari kendaraannya, anggota DPR RI Komisi III ini, langsung berkeliling melihat kondisi lapak jualan dan mendengar keluhan pedagang. Seorang pedagang M Yunus (30), menunjukan kepada Romo kondisi tubuh pascadianiaya oleh oknum Satpol PP saat bentrokan.

"Kalau ternyata keberadaan pasar ini melanggar perda, itukan harus di buktikan pasal berapa yang dilanggar. Kalau terbukti melanggar, ini kan tempat orang cari makan, kemana mereka direlokasikan," ujar Romo.

Lanjut Romo, relokasi pedagang Pasar Lelo ini harus di tempat yang lebih baik, dibandingkan tempat berdagang para pedagang saat ini.

"Dan relokasi itu jangan dipindah ke tanah hak milik orang lain juga. Kalau itu dilakukan, ada konspirasi untuk menguntungkan pihak lain yang lahannya juga bersertifikat hak milik, dengan cara memaksa yang berdagang di sini pindah ke lahan pribadi orang lain. Ini ada konspirasi dan kejahatan," ujar Romo.

"Kalau tidak melanggar Perda, tidak ada alasan untuk merelokasi pedagang. Apa alasan merelokasi kalau tidak ada yang dilanggar. Maka memaksakan relokasi dengan tidak adanya pelanggaran Perda, itu pelanggaran hukum," sambungnya.

Dalam upaya merelokasi, apalagi melakukan perusakan properti itu merupakan pelanggaran hukum. Dikatakan Romo, dalam merelokasi ada penganiayaan, itu juga pelanggaran hukum.

"Kabupaten ini tidak didirikan untuk menganiaya warga, jadi penganiayaan itu melanggar aturan-aturan dan komitmen dari Pemkab Sergai," ujar Romo.

Anggota Fraksi Gerindra ini juga mengimbau kepada aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten sebagai pengayom, harus melakukan tindakan sesuai prosedur terhadap pelanggaran. Dan pihak-pihak yang melakukannya harus diberikan hukuman yang setimpal.

Baca juga: Romo Bilang Jika Tak Melanggar Perda Tidak Ada Alasan Relokasi Pasar Lelo

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved