Angkutan Massal di Sumut
Februari 2022, Pembangunan Koridor BRT di Mebidang Dimulai
Edy Rahmayadi dan Dirjen Perhubungan Darat menandatangani MoU kesepakatan soal angkutan massal di Sumatera Utara
TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi bersama Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menandatangani nota kesepakatan bersama terkait pengembangan angkutan massal Bus Rapit Transit (BRT).
Kegiatan penandatanganan itu dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan pada Rabu (12/1/2022) dan turut disaksikan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Wali Kota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) akan dimulai pada Februari tahun ini dan rencananya sudah dapat beroperasi pada tahun 2023.
Baca juga: Kementerian Perhubungan Kembangkan Angkutan Massal di Medan
"Yang utama kami minta adalah manajemen parkir yang harus ditertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda," kata Budi, Rabu.
Sambung Budi, pengerjaannya didahului dengan pembangunan konstruksi depot di Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris.
Nantinya, setiap koridor BRT terproteksi dan jalur yang akan dibangun sepanjang 21 kilometer, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas.
Serta akan terdapat 33 stasiun BRT disepanjang koridor yang terproteksi tersebut, dengan jarak rata-rata antarstasiun sekitar 600 meter.
Bank Dunia dan Agence Francaise de Develompment (AFD) akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengembangan dan pembangunan BRT di kawasan Mebidang, Sumut.
Baca juga: Pjs Wali Kota Medan Berharap Kehadiran Angkutan Massal Perkotaan Dapat Atasi Kemacetan
Budi pun meminta pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menggunakan transportasi massal guna mengurai kemacetan.
"Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan," sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Edy meminta Pemko Medan, Pemko Binjai dan Pemkab Deliserdang saling bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut terkait pengembangan BRT ini.
Menurut Edy, pengembangan BRT di kawasan Mebidang dalam rangka mendukung perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.
"Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat, dan ini harus kita kejar. Ini harus ditata dengan baik. Kita harus berkolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota," ujar Edy.
Baca juga: Pemko Medan Dukung Pembangunan Angkutan Massal Perkotaan Mebidangro
Kepada Pemko Medan, ia meminta Wali Kota Bobby Nasution mulai melakukan penertiban bus dan angkutan umum, parkir serta bahu jalan.
Kota Medan sebagai ibukota provinsi, kondisi jalannya yang ada saat ini sudah tidak memadai dengan jumlah populasi penduduk.
"Sementara bahu jalan kita yang masih kecil, ditambah lagi parkir kendaraan yang semrawut," ucapnya.(ind/tribun-medan.com)