Breaking News:

Masyarakat Hukum Adat

Pemkab Toba Belum Akui Masyarakat Hukum Adat, Bupati Taput Justru Langsung Tanda Tangan

Pemkab Taput sudah mengakui adanya tiga masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Pengakuan disertai dengan surat keputusan

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Array A Argus
IST
Suasana penandatanganan SK Bupati pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara pada Selasa (11/1/2022). Sejumlah utusan MHA bersama dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Nasional Adat (AMAN), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Yayasan Healthy Planet Indonesia (HEPI) juga hadir dalam acara tersebut. 

TRIBUN-MEDAN.COM,TAPANULI UTARA - Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Ada tiga MHA yang diakui Pemkab Taput melalui SK Bupati. 

Ketiga MHA itu adalah MHA Bius Hutaginjang yang berada di Desa Hutaginjang Muara, MHA Nagasaribu Siharbangan Desa Pohan Jae di Kecamatan Siborongborong, dan MHA Aek Godang Tornauli Desa Dolok Nauli Kecamatan Adian Koting.

Jika Pemkab Taput sudah menerbitkan SK, lain halnya dengan Pemkab Toba.

Baca juga: Terkait Proses Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat, Ini Keterangan Sekdakab Toba

Sampai detik ini, Pemkab Toba bahkan sama sekali belum mengakui masyarakat hukum adat.

Alasannya, karena masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Toba tidak lolos verifikasi.

Sementara itu, berkenaan dengan MHA di di Kabupaten Taput, ada lima orang perwakilan masyarakat yang menerima SK dari Nikson Nababan

“Kepada MHA yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengelola hutan adat secara arif sesuai dengan ketentuan adat, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanah Adat bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Semoga ketiga MHA ini dapat terus berjalan dan semakin kuat sehingga dapat menyejahterakan masyarakat adatnya” tutur Nikson Nababan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: 7 Calon Masyarakat Hukum Adat Minta Proses Verifikasi, Tak Ada Yang Lolos, Ini Kata Audi Murphy

Ia berharap, dengan penerbitan SK ini, tidak ada konflik antarmasyarakat adat. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved