Breaking News:

Berita Foto: Konferensi Pers Sementara Pihak Caldera Coffee Shop atas Rencana Eksekusi PN Medan

PN Medan tidak jadi mengeksekusi Caldera Coffee Shop sampai waktu yang belum ditentukan.

Penulis: Abdan Syakuro | Editor: Abdan Syakuro
TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO
Caldera Coffee Shop melakukan konferensi pers sementara atas rencana eksekusi PN Medan yang bertempat di Jalan Sisingamangaraja No. 132, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Kamis (13/01/2022). Eksekusi yang direncanakan dari awal pukul 09:00 WIB, namun belum juga terlaksana dan diundur pada waktu yang belum ditentukan. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Rencana PN (Pengadilan Negeri) Medan yang akan mengeksekusi Caldera Coffee Shop pada jam 09:00 WIB, namun belum juga terlaksana sampai Konferensi Pers Sementara ini dibuat pukul 11:30 WIB masih menunggu pelaksanaan eksekusi yang berada di Jalan Sisingamangaraja No. 132, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Kamis (13/01/2022).

Caldera Coffee Shop melakukan konferensi pers sementara atas rencana eksekusi PN Medan yang bertempat di Jalan Sisingamangaraja No. 132, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Kamis (13/01/2022). Eksekusi yang direncanakan dari awal pukul 09:00 WIB, namun belum juga terlaksana dan diundur pada waktu yang belum ditentukan.
Caldera Coffee Shop melakukan konferensi pers sementara atas rencana eksekusi PN Medan yang bertempat di Jalan Sisingamangaraja No. 132, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Kamis (13/01/2022). Eksekusi yang direncanakan dari awal pukul 09:00 WIB, namun belum juga terlaksana dan diundur pada waktu yang belum ditentukan. (TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO)

Kuasa Hukum Jonni Silitonga menuturkan surat eksekusi datang pada tanggal 7 Januari 2022 yang diberikan kepada seorang pegawai Caldera Coffee Shop. Pihak PN Medan akan melakukan eksekusi pukul 09:00 WIB pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022.

"Kami Penasihat Hukum dari Jhon Robert menolak eksekusi ini karena menurut kami bahwa eksekusi ini cacat hukum," kata Jonni.

Selain itu ada juga pertunjukan musik khas Batak dan beberapa forum yang hadir seperti Komite Independen Batak, Yayasan Sisingamangaraja.

"Berbagai bentuk forum yang hadir pada saat ini adalah bentuk spontanitas, memberikan dukungan kepada Principal Kami atas terjadinya ketidakadilan terhadap proses perkara sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh klien kami," ucap Jonni.

Namun, pihaknya sudah mengirimkan surat ke PN Medan bahwa pemohon eksekusi yakni Albina mengajukan gugatan untuk sertifikat hak milik kliennya.

Gugatan Albina itu pun rupanya sudah pernah ditolak di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setelah kalah, Albina mengajukan banding di PTTUN dan majelis tinggi di tingkat I menyebutkan gugatannya juga ditolak.

"Maka dari itu SHM klien kami masih sah dan belum pernah dibatalkan sebuah putusan. Bahkan di putusan terakhir di PTTUN pada 22 Desember 2021 memperkuat lahan tersebut sah dimiliki klien kami," kata Jonni.

Jhon Robert menuturkan memiliki sertifikat hak milik yang sudah dikeluarkan BPN tahun 2006.

"Oleh karena itu sertifikat 481 dan 482 adalah sah hak milik kami. Maka dari itu kami pertanyakan apa alasannya melakukan eksekusi. Apakah hanya berdasarkan surat keputusan, kami akan menunggu PN Medan. Apakah mereka akan melakukan prank atau menyiksa kami semena - mena," ucap Jhon Robert.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved