Breaking News:

DPO Kejari Binjai

Direktur CV Tunas Asli Mulia Resmi Jadi Buronan Kejaksaan

Kejari Binjai resmi menetapkan status DPO terhadap Direktur CV Tunas Asli Mulia karena sudah tiga kali mangkir

Penulis: Satia | Editor: Array A Argus
Tribun-medan.com/ Wen Satia
KEJARI BINJAI - Selain menggeledah rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan bernama Juanda, Kejakasaan Negeri juga mendatangi perusahaan miliknya di Jalang Traktor, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (8/6/2021). 

TRIBUN-MEDAN.COM,BINJAI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai telah memasukkan Direktur CV Tunas Asli Mulia berinisial CSA dalam daftar pencarian orang (DPO).

Setelah tiga kali dipanggil dalam kasus perkara tindak pidana korupsi pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan tahun anggaran 2019, CSA mangkir.

"CSA tidak pernah hadir. Sudah kita ajukan dia dalam DPO terhitung sejak bulan ini," kata Kasi Pidsus Kejari Binjai Ibrahim Ali, melalui sambungan telepon genggam, Kamis (13/1/2022). 

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, pria yang akrab disapa Ali mengatakan, ada dua orang yang telah ditetapkan berstatus DPO. 

"Dua orang sudah kita tetap dalam status DPO," katanya. 

Baca juga: Kejari Binjai Perpanjang Masa Penahanan Kadishub Binjai

Adapun yang pertama ditetap sebagai DPO, yakni Juanda pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan. 

Ali mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pencarian terhadap kedua orang yang sudah ditetap sebagi DPO.

"Kita terus cari mereka, dan dipastikan tidak akan bisa kabur kemanapun," ungkapnya. 

Pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Binjai menetapkan tiga orang tersangka. 

Baca juga: JUANDA Jadi Buronan Kejari Binjai terkait Kasus Korupsi Pengadaan CCTV, Kadishub Sudah Ditahan

Adapaun identitas tersangka, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Syahrial, PPK Juanda dan Direktur CV Tunas Asli Mulia CSA. 

Penetapan tersangka ini dilakukan, setalah Penyidik Kejari Binjai menemukan adanya kerugian terhadap pengerjaan proyek pada Dinas Perhubungan. 

Berdasarkan nilai yang telah dihitung, kerugian negara mencapai Rp 388 juta lebih, dari total anggaran Rp 700 juta lebih. 

 

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved