Breaking News:

DPRD Minta Kasus Kapolrestabes Medan yang Disebut Pakai Uang Bandar Narkoba Dibongkar

Rajudin meminta agar Polda Sumut serta Kapolri menyelidiki adanya dugaan tersebut secara terang benderang, terlebih hal itu berkaitan dengan instansi

Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Royandi Hutasoit
TRIBUN MEDAN/ALFIANSYAH
Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko saat diwawancarai di Polrestabes Medan, Rabu (27/10/2021). TRIBUNMEDAN/ALFIANSYAH 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Munculnya nama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko sebagai orang yang diduga memerintahkan anggotanya memakai uang bandar narkoba menjadi sorotan masyarakat.

Dalam kasus ini lima personel Sat Narkoba Polrestabes Medan menjadi terdakwa antara lain Marjuki Ritonga, Dudi Efni, Matredy Naibaho, Toto Hartono dan Rikardo Siahaan yang didakwa mencuri dan membagi uang hasil penggeledahan kasus narkotika sebesar Rp 650 juta dari terduga  bandar narkoba Jusuf alias Jus.

Dalam sidang, Bripka Ricardo Siahaan mengatakan uang yang berasal dari Imayanti, istri  Jus, sudah dibagi-bagikan ke pejabat Polrestabes Medan salah satunya Kombes Pol Riko Sunarko.

Hal itu pun mengundang reaksi Wakil Ketua DPRD kota Medan Rajudin Sagala yang resah dengan adanya kabar itu.

"Harapan kita diungkap secara transparan dan terang benderang agar kasus tersebut tidak menimbulkan tanda tanya," kata Rajudin kepada Tribun, Jumat (14/1/2022)

Rajudin menegaskan DPRD mendukung penegakan hukum kepada para pejabat yang melanggar aturan.

Rajudin meminta agar Polda Sumut serta Kapolri menyelidiki adanya dugaan tersebut secara terang benderang, terlebih hal itu berkaitan dengan instansi penegakan hukum yang mencari keuntungan dari bandar narkoba.

"Jika pejabat yang disebut itu benar menerima sejumlah uang dari bandar narkoba maka perlu Kapolda bahkan Kapolri memberikan sanksi tegas pada bawahannya serta mempublisaikan secara terbuka sanksi tersebut agar masyarakat tau siapa pun yangg melanggar hukum tetap diberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa pilih kasih," kata dia.

DPRD lanjut Rajudin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Kendati demikian dia memperingatkan agar kasus ini diungkap secara adil.

"Kita serahkan ke penegak hukum utk menyelidikinya agar kasus tersebut diungkap dengan baik maksudnya jika tidak benar maka penyebar hoax harus dihukum berat," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved