Breaking News:

News Video

Gubernur Edy Rahmayadi Dilaporkan ke KPK Dugaan Gratifikasi: 'Kok Senang Kali Penjarakan Saya?'

"Nanti saya laporkan balik dia," kata Edy usai Salat Jumat di Masjid Rumah Dinas, Jumat (14/1/2022).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi oleh Gerakan Semesta Rakyat Indonesia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Menanggapi laporan tersebut Gubernur Edy mengaku akan melaporkan balik, oknum yang melaporkan dirinya.

Adapun laporan ke KPK itu telah disampaikan Ismail Marzuki selaku perwakilan pelapor ke Unit Pengaduan Masyarakat KPK pada Kamis (13/1/2022)

"Nanti saya laporkan balik dia," kata Edy usai Salat Jumat di Masjid Rumah Dinas, Jumat (14/1/2022).

Dijelaskan Edy, bahwa setiap LHKPN yang ia sampaikan ke KPK selama menjadi pejabat, pastinya akan selalu dikroscek langsung oleh petugas dari lembaga antirasuah tersebut.

"Itu sudah ada yang mengatur. LHKPN itu adalah pertanggungjawaban harta saya. Saya laporkan kepada yang berwajib. Nggak usah dilaporkan orang, laporannya pun dihimpun KPK. KPK sudah turun, tak mungkin KPK tak turun untuk melakukan survey kebenaran yang saya lakukan," jelas mantan Pangkostrad itu.

Edy pun mengaku heran dengan banyaknya oknum yang melaporkan dirinya ke aparat penegak hukum.

Menurutnya, banyak orang yang menginginkan agar mantan Ketua Umum PSSI itu menjalani proses hukum.

"Kok seneng kali orang-orang ini mau memenjarakan saya. Tanyakan sama Ismail itu," sebutnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, Ismail Marzuki dalam laporannya menduga Edy Rahmayadi menerima gratifikasi atas pembangunan bronjong tak memiliki izin.

"Itu ada pembangunan bronjong tanpa izin dari kementerian, karena dia bronjong pinggir sungai, harus semua ada izin dari pihak kementerian, sedangkan dia membangun tanpa ada izin, berarti kan ada dugaan indikasi di situ," kata Ismail di Gedung KPK.

Di samping itu, Edy juga disebut tak melaporkan kepemilikan aset Taman Edukasi Buah Cakra di kawasan Deliserdang. Maka Ismail pun meminta klarifikasi pada KPK.

(ind/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved