Breaking News:

Komisi ASN Heran Pemko Binjai Belum Beri Sanksi PNS Korupsi tak Masuk Kantor, Buronan Kejaksaan

"Jangankan 10 hari, enam hari saja kalau tidak masuk tanpa alasan, dapat dikenakan sanksi,

Penulis: Satia | Editor: Salomo Tarigan
TRIBUN MEDAN/SATIA
Plt Kepala BKD Kota Binjai Rahmad Fauzi saat ditemui di Kantornya, Jalan Monginsidi, Kota Binjai, Selasa (18/5/2021). 

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) heran melihat Pemerintah Kota Binjai belum juga memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Bahkan, pegawai negeri sipil tersebut juga sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.

Adapun pegawai negeri sipil yang terlihat dalam kasus ini, yakni Juanda Prastowo bekerja di Dinas Perhubungan Kota Binjai.

Hingga sekarang ini, Juanda juga masih belum dikenakan sanksi tegas dari Pemko Binjai.

Sudah hampir setahun lamanya, dirinya tidak masuk kantor.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94, setiap pegawai yang tidak masuk kantor selama sepuluh hari lamanya dan tanpa alasan, bisa dikenakan sanksi tegas.

"Jangankan 10 hari, enam hari saja kalau tidak masuk tanpa alasan, dapat dikenakan sanksi," kata Asisten Komisioner KASN Bidang Pengisian Jabatan Wilayah II Kusen Kusdiana, melalui sambungan telepon genggam, Jumat (14/1/2022).

Ia mengatakan, harusnya pimpinan Juanda Prastowo dapat bertanggung jawab atas hal ini.

"Atas harus bertanggung jawab dengan hal ini, jangan dibiarkan begitu saja," ucapnya.

Jika dibiarkan terlalu lama, kata dia pemberi sanksi juga dapat dikenakan kepada masing-masing atas secara bertahap. Lantaran, bawahannya tidak masuk kantor, dan atasan mengabaikan aturan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved