Breaking News:

Wali Kota Bobby Pastikan Kepling yang Lakukan Pungli 1,7 juta untuk Pengurusan KTP tak Berdinas Lagi

Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot Kepala Lingkungan (Kepling) 8 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur

TRIBUN MEDAN/RECHTIN HANI RITONGA
Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan sidak ke Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel, Selasa (11/1/2022). Sidak ini untuk menindaklanjuti laporan warga terkait pungutan liar yang dilakukan Kepling 8 Sulistiyo 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan eks Kepala lingkungan 8, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur yang melakukan pungli sebesar Rp1,7 juta tidak lagi berdinas sebagai Kepling di Medan Timur.

"Sudah saya pastikan dia tidak berdinas lagi jadi kepala lingkungan di lingkungan itu," kata Bobby, Jumat (14/1/2022).

Bobby mengatakan pihaknya juga memastikan Kepling 8 Sulistiyo sudah mengembalikan uang warga sebanyak Rp1,7 juta dalam pengurusan Kartu Keluarga dan KTP.

"Untuk proses pengembaliannya udah selesai, Rp 1,7 juta sudah diterima langsung oleh korban," kata Bobby.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mencopot Kepala Lingkungan (Kepling) 8 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Sulistiyo, Selasa (11/1/2022).

Bobby menuturkan dirinya mendapat laporan dari warga melalui akun instagramnya mengenai pungutan liar yang dilakukan Sulistiyo kepada warnanya pada Agustus 2021 lalu.

"Ini ada warga Medan melapor, saya sampaikan jangan ada pungli jangan ada korupsi, ini warga melapor dari instagram dari DM saya langsung melalui instagram kegiatan pungli bisa menunjukkan video ke kita," ujarnya.

Bobby pun langsung menemui Sulistiyo di Kantor Lurah Pulo Brayan Bengkel dan memintanya untuk membuat surat perjanjian pengembalian uang sebesar Rp 1,7 juta yang sempat diminta ke warga.

"Urus KTP sama KK diminta Rp 1,7 juta, kemana coba uangnya? Kita minta besok dikembalikan harus dikembalikan besok, dan saya minta pak camat untuk diproses agar jangan jadi kepling lagi. Cari yang bagus untuk melayani masyarakat," kata dia.  

Ia menekankan pengurusan dokumen kependudukan seharusnya tidak diminta pungutan dalam bentu apapun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved