Breaking News:

Wali Kota Binjai Ancam Pecat ASN Tidak Masuk Kantor Apalagi Terlibat Kasus Dugaan Korupsi

Wali Kota Binjai Amir Hamzah akan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang bermasalah.

Penulis: Satia | Editor: Salomo Tarigan
TRIBUN MEDAN/SATIA
Wali Kota Binjai Amir Hamzah 

TRIBUN MEDAN.COM, BINJAI- Pemerintah Kota Binjai akan memberikan ketegasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah, baik itu terlibat dengan hukum atau lalai dalam bekerja, Sabtu (22/1/2022).

Wali Kota Binjai Amir Hamzah akan mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang bermasalah.

Tindakan tegas yang akan diambil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021.

Di mana, kepada ASN yang tidak masuk kantor terhitung sebulan lamanya akan dikenakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

"Tidak masuk tanpa dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS," ucapnya, saat ditemui di Kantor Balai Kota, Jalan Sudirman, Kota Binjai.

Apalagi, kata dia terhadap Juanda Prastowo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ada penahanan dari pihak Kejaksaan," ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia pihaknya masih melakukan kajian lebih dulu mengenai pemberian sanksi tegas.

"Kita tetap menganut azas praduga tidak bersalah," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) heran melihat Pemerintah Kota Binjai belum juga memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

Bahkan, pegawai negeri sipil tersebut juga sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO.

Adapun pegawai negeri sipil yang terlihat dalam kasus ini, yakni Juanda Prastowo bekerja di Dinas Perhubungan Kota Binjai.

Hingga sekarang ini, Juanda juga masih belum dikenakan sanksi tegas dari Pemko Binjai.

Sudah hampir setahun lamanya, dirinya tidak masuk kantor.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94, setiap pegawai yang tidak masuk kantor selama sepuluh hari lamanya dan tanpa alasan, bisa dikenakan sanksi tegas.

"Jangankan 10 hari, enam haru saja kalau tidak masuk tanpa alasan, dapat dikenakan sanksi," kata Asisten Komisioner KASN Bidang Pengisian Jabatan Wilayah II Kusen Kusdiana, melalui sambungan telepon genggam, Jumat (14/1/2022).

(wen/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved