BUPATI Dairi Tak Mau Pakai Pakaian Adat Sambut Presiden Jokowi, Ini yang akan Dipakainya

TRIBUN MEDAN.com,MEDAN - Bupati Dairi, Eddy Berutu akan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pakaian dinas.

Eddy memastikan, dirinya tidak akan memakai pakaian adat dalam acara penyambutan kedatangan Presiden Jokowi ke Kabupaten Dairi, untuk pertama kalinya.

Menurutnya, pakaian dinas yang dikenakannya sudah sangat istimewa, karena ia bekerja untuk melayani Presiden dan masyarakat.

"Saya pakaian dinas, karena saya bertugas untuk melayani Presiden. Tidak ada baju istimewa, saya menyambut beliau sebagai jabatan saya," kata Eddy kepada Tribun Medan, Kamis (3/2/2022).

Ia menjelaskan, nanti ada tokoh masyarakat yang mengenakan pakaian tradisional dan berbagai pertunjukan budaya Kabupaten Dairi.

"Ada tokoh nanti yang hadir, memakai pakaian adat Dairi, menyambutnya kedatangan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, rencananya besok Presiden Joko Widodo (Jokowi) , akan berkunjung ke Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Ini merupakan kedatangan Jokowi untuk pertama kalinya ke Kabupaten Dairi.

Rencananya, Jokowi akan tiba menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Panji di Jalan lintas Subulussalam - Sidikalang, pada Kamis (3/2/2022).

Kedatangan Presiden Republik Indonesia tersebut akan disambut langsung oleh Bupati Dairi, Eddy Berutu dan sejumlah menteri.

Menjelang Kedatangan Presiden Jokowi, Puluhan Warga Berunjuk Rasa di Depan Gerbang Tol Binjai-Stabat

Jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Tol Binjai-Stabat, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu berunjukrasa di depan gerbang tol, Jalan Lintas Sumatera, Kamis (3/2/2022). 

Kedatangan puluhan massa ini meminta kepada Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada du Sumatera Utara. 

Berdasar data mereka, tercatat seluas 5.873,06 hektare tanah eks HGU PTPN II dan lainnya belum selesai hingga kini. 

Puluhan massa juga membawa spanduk dan poster bergambarkan wajah Jokowi. 

"Kami datang kemari untuk meminta prioritas penyelesaian baik itu tanah eks HGU belum diselesaikan dengan bijak oleh Gubernur Sumatera Utara," kata Koordinator Aksi Johan Merdeka. 

Menurutnya, selama ini Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang bersengketa dengan masyarakat.

Johan mengatakan, pembentukan tim penyelesaian masalah tanah eks HGU PTPN II dinilai tidak konsisten dalam bekerja. 

"Ada pun tim yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara, seperti ada kepentingan kepada mafia tanah," ungkapnya. 

Dirinya mengatakan, tim yang bekerja tidak memihak kepada pengusaha bukan bagi masyarakat. Di mana, masih banyaknya permasalahan tanah yang belum terselesaikan hingga kini. 

"Ada beberapa hal yang dilakukan, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tanah-tanah eks HGU, harusnya diperuntukkan untuk masyarakat, tapi terindikasi tidak berjalan dengan baik," jelasnya.

Kepada Jokowi, puluhan massa berharap agar dapat memberikan atensi khusus terhadap permasalahan sengketa tanah eks HGU PTPN II di Sumut. 

(cr11/tribun-medan.com)