Breaking News:

Pendemo Serukan Tak Percaya Gubernur Edy Rahmayadi Jelang Kedatangan Jokowi di Tol Binjai-Stabat

Komite Rakyat Bersatu mengaku tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah eks HGU

Penulis: Satia | Editor: Tommy Simatupang
HO / Tribun Medan
Puluhan massa berunjukrasa di depan gerbang tol Binjai-Stabat, Jalan Lintas Sumatera, Kamis (3/2/2022).   

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Komite Rakyat Bersatu mengaku tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah eks HGU PTPN II.

Pernyataan ini disampaikan saat unjuk rasa di depan gerbang Tol Binjai-Stabat, Jalan Lintas Sumatera, Kamis (3/2/2022), jelang kedatangan Presiden Joko Widodo.

Menurut massa, Edy Rahmayadi berserta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PTPN II, sengaja memperlama penyelesaian sengketa tanah eks HGU dengan masyarakat.

Untuk itu, KRB meminta kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi di Sumut.

"Presiden bisa mengambil ahli dengan ini. Kami tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, BPN dengan PTPN II," ucap Koordinator Aksi Johan Merdeka.

Pernyataan ini dilontarkan, setelah tanah seluas delapan ribu hektare dibeli dengan mudahnya oleh perusahaan dari PTPN II.

Baca juga: FANTASTIS Ratu Entok Raup Omzet Rp 50 Juta Perhari dari RE Glow, Sudah Tembus Pasar Internasional

Baca juga: Jokowi Singgah di Kabupaten Dairi, Akan Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat

Namun, untuk masyarakat, kata Johan pemerintah sengaja memperlama proses pelepasan tanah eks HGU PTPN II.

"8 ribu hektare tanah dengan mudahnya dibeli oleh perusahaan dari PTPN. Kepada masyarakat, pemerintah sengaja memperlama proses pelepasan," ungkapnya.

Selama ini, kata dia penggarapan yakni para petani menaruh harapan kepada Edy Rahmayadi, agar masyarakat dapat memiliki tanah eks HGU tersebut.

Akan tetapi, hingga detik ini pemerintah mengabaikan keluhan para petani.

"Tanah eks HGU, diperjuangkan masyarakat seperti dikhianati oleh pemerintah," jelasnya.

Berdasar data mereka, tercatat seluas 5.873,06 hektare tanah eks HGU PTPN II dan lainnya belum selesai hingga kini.

Johan mengatakan, pihaknya juga sempat mengajukan permohonan untuk kepemilikan tanah eks HGU PTPN II bagi masyarakat kepada Pemerintah Sumatera Utara.

Akan tetapi, permohonan tersebut terkesan diabaikan oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Medan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved